Diduga Langgar Kode Etik

PEMERHATI penyelenggara Pemilu di Aceh, Zainal Abidin SE, juga menyampaikan bahwa berdasarkan analisa dan kajiannya, Bawaslu RI

Diduga Langgar Kode Etik
BAWASLU 

PEMERHATI penyelenggara Pemilu di Aceh, Zainal Abidin SE, juga menyampaikan bahwa berdasarkan analisa dan kajiannya, Bawaslu RI diduga tidak melaksanakan prinsip berkepastian hukum dan melakukan pelanggaran kode etik. Sebab secara aturan, proses perekrutan anggota Panwaslih Aceh telah diatur dalam UUPA.

“Bawaslu tidak bersikap dan bertindak secara tegas terhadap apa yang diperintahkan oleh peraturan perundang undangan. Selain itu, Bawaslu juga melakukan tindakan di luar yuridiksinya,” kata Zainal Abidin.

Dia menjelaskan, Bawaslu dapat dianggap tidak melakukan perintah Mahkamah Konstitusi RI terkait Putusan MK No. 66/PUU XV/2017 yang dibacakan pada Jumat, 12 Januari 2018, dimana potongan keputusan tersebut berbunyi; Mahkamah Konstitusi mengingatkan kepada penyusun undang-undang untuk menghormatikekhususan Aceh sebagaimana tertuang dalam UUPA.

Kendati Mahkamah Konstitusi tidak memandang KIP dan Panwaslih bagian dari kekhususan Aceh, tetapi konteks historis berkenaan dengan nama, komposisi keanggotaan, dan prosedur pengisian anggota harus dihormati.

“Jadi sangat jelas dan tidak dapat dibantahkan lagi bahwa secara historis berkenaan dengan nama, Bawaslu RI tidak boleh menggunakan nama Panwaslih Aceh pada konteks perekrutannya kecuali kewenangan tersebut diserahkan 100% kepada UUPA,” katanya.(mas)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved