Dinas Kependudukan Teken Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan 3 SKPA

Data kependudukan dimaksud digunakan untuk pelayanan publik sesuai tugas dan fungsi lembaga lingkup Pemerintah Aceh tersebut.

Dinas Kependudukan Teken Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan 3 SKPA
SERAMBINEWS.COM/ZAINUN YUSUF
ILUSTRASI pengecekan data kependdudukan 

Laporan Said Kamaruzzaman | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA) kembali melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan dengan 3 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Rabu (16/5/2018), di Kantor DRKA.

SKPA yang menandatangani PKS masing-masing, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), dan Sekretariat Baitul Mal Aceh (BMA).

Data kependudukan dimaksud digunakan untuk pelayanan publik sesuai tugas dan fungsi lembaga lingkup Pemerintah Aceh tersebut.

Penandatanganan PKS, masing-masing dilakukan Kepala DRKA Drs Umar Dhani MSi dengan Kadis P3A Nevi Ariyani, SE, Kepala Sekretariat BMA Muhammad Iswanto SSTP MM, dan Kepala BPSDM Dr Mahyuzar MSi.

Kabid Kelembagaan DRKA yang membidangi PKS Pemanfaatan Kependudukan, Drs H Nurdin F Joes kepada Serambinews.com memaparkan, sebelumnya pada 27 April 2018, penandatanganan PKS dilaksanakan DRKA dengan Dinas Kesehatan Aceh, Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh (BRA), dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh (Diskominfo).

Ditambahkan F Joes, sesuai Pasal 58 ayat (4) UU 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan, data kependudukan digunakan berbagai lembaga pengguna (stake-holders) untuk pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, penegakan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Untuk memanfaatkan data kependudukan, didahului PKS sesuai Permendagri 61/2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Pamanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP elektronik.

F Joes juga menjelaskan, Dinas P3A akan memanfaatkan data kependudukan untuk layanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sekretariat BMA menggunakan data kependudukan untuk pelayanan penyaluran zakat, infak, dan sedekah. Sementara BPSDM akan menggunakan data kependudukan itu untuk penyaluran beasiswa dan tugas belajar.

Kadis DRKA Umar Dhani, sebelum penandatanganan PKS mengharapkan, jajaran SKPA agar tidak salah menggunakan data kependudukan di luar ketentuan yang termaktub dalam naskah PKS. Penyalahgunaan data kependudukan berakibat dampak hukum bagi siapa saja.

Diharapkan Kadis DRKA, agar data kependudukan yang digunakan SKPA bermanfaat bagi publik yang dilayani, sekaligus menyejahterakan masyarakat. (*)

Penulis: Said Kamaruzzaman
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help