Anggota Komisi I DPRA: KIP bukan Penguji UU

Anggota Komisi I DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, menanggapi pernyataan Ketua KIP Nagan Raya, Muhammad Yasin

Anggota Komisi I DPRA: KIP bukan Penguji UU
ist
Iskandar Usman Alfarlaky

* Pernyataan Ketua KIP Nagan di Luar Wewenang

BANDA ACEH - Anggota Komisi I DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, menanggapi pernyataan Ketua KIP Nagan Raya, Muhammad Yasin, yang mengancam tidak akan mempedomani Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 saat memverifikasi pencalonan calon legislatif (caleg), jika masa kerja mereka tidak diperpanjang.

Ancaman tersebut disampaikan Muhammad Yasin karena sebelumnya Komisi I DPRA/Komisi A DPRK se-Aceh tidak melaksanakan kekhususan Aceh, yaitu Pasal 58 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.

Pasal 58 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 berbunyi: Dalam hal masa kerja KIP Aceh dan KIPkabupaten/kota berakhir, sedangkan tahapan pemilu atau pemilihan sedang berjalan maka masa jabatan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota diperpajnag sampai berakhirnya seluruh tahapan pemilu dan pemilihan.

Iskandar kepada Serambi, Rabu (16/5), menjelaskan, KIP hanya memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam UUPA dan Qanun. KIP dia katakan, tidak berada pada posisi menguji atau menilai peraturan perundang undangan. Sebab fungsi KIP hanya sebagai implementator peraturan.

“Pernyataan Ketua KIP Nagan Raya yang tidak akan memperlakukan ketentuan uji baca Alquran dan ketentuan tentang daftar bakal calon (quota) 120 persen dari jumlah kursi di setiap daerah pemilihan sangat berlebihan dan telah berada di luar tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai anggota KIP,” katanya.

Padahal, kata Iskandar yang juga Ketua Fraksi Partai Aceh ini, tes baca Alquran merupakan salah satu ciri khusus Aceh sebagai daerah yang melaksanakan syariat Islam, sesuai hak keistimewaan dan khusus yang telah diakui oleh Negara dan tidak ada di provisni lain. Sudah sepatutnya bagi penyelenggara pemilu mendukung kebijakan ini.

“Sikap contra legem (undang-undang tidak boleh ditafsirkan bertentangan dengan undang-undang itu sendiri) ini bukan saja melanggar sumpah jabatan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangan (Pasal 18 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016), tetapi juga akan berdampak pada pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu,” ujarnya.

Iskandar mengatakan, norma uji mampu baca Alquran dan qouta 120 persen di setiap daerah pemilihan yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2008 merupakan perintah atau peraturan delegasi dari Pasal 80 ayat (2) UUPA. Berbeda halnya dengan masa kerja anggota KIP yang telah diatur secara eksplisit dalam UUPA.

“UUPA tidak meminta (mendelegasikan) perpanjangan masa kerja anggota KIP untuk diqanunkan. Sehingga ketika terdapat perbedaan masa kerja antara UUPA dan Qanun, maka UUPA yang harus didahulukan. Konon perbedaan ini juga telah terjadi pada Pemilu 2014 dan ketika itu diputuskan masa kerja KIP adalah 5 tahun sesuai UUPA,” tegasnya.

Menurut dia, sikap konsisten seperti yang dilakukan pada Pemilu 2014 perlu dipertahankan. “Prinsip konsistensi dalam penyelesaian masalah masa kerja KIP ini penting dilakukan untuk menjamin kepastian hukum,” demikian penjelasan Iskandar Usman.

Terpisah, Anggota DPRK Nagan Raya, Cut Man, juga menanggapi pernyataan Ketua KIP Nagan Raya, Muhammad Yasin. Ia meminta Yasin agar tidak mengobok-ngobok kekhususan Aceh.

“Jangan ganggu Undang Undang Pemerintahan Aceh. Lahirnya undang-undang tersebut karena adanya MoU Helsinki dan hal itu hanya ada di Aceh, tidak ada di provinsi lain,” tegasnya kepada Serambi, Rabu (16/5).

“Jangan karena sudah habis masa jabatan, KIP mengancam tidak menggunakan UUPA pada Pemilu 2019. Jangan kaitkan hal itu dengan UUPA,” tambah Cut Man yang juga Ketua PNA Nagan Raya ini.

Lebih lanjut, pihaknya justru mempertanyakan apakah pernyataan yang disampaikan Muhammad Yasin itu mewakili seluruh komisioner KIP lainnya atau hanya pribadi. “Kami ingatkan Ketua KIP Nagan Raya jangan coba mengobok-obok MoU Helsinki, dan jangan ada upaya menjatuhkan citra lembaga terhormat DPRK maupun DPRA,” pungkas Cut Man. (dan/mas/c45)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help