KPU Diminta Turun Tangan

Pengamat hukum dan politik di Aceh, Mawardi Ismail SH MHum, menyarankan Komisi Pemilihan Umum

KPU Diminta Turun Tangan
SERAMBINEWS.COM
Mawardi Ismail 

* Selesaikan Soal Batas Akhir Jabatan KIP

BANDA ACEH - Pengamat hukum dan politik di Aceh, Mawardi Ismail SH MHum, menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI agar turun tangan mengatasi polemik masa jabatan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan KIP kabupaten/kota.

Mawardi menjelaskan, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 memang ada diatur tentang batasan masa jabatan anggota KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota, dimana secara tegas disebutkan bahwa periodesasi anggota KIP Aceh/kabupaten/kota selama lima tahun.

Tetapi disisi lain, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu juga menyebutkan jika masa kerja anggota KIP bisa diperpanjang apabila berakhir ketika tahapan Pemilu masih berlangsung.

Pasal 58 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 disebutkan: Dalam hal masa kerja KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota berakhir, sedangkan tahapan pemilu atau pemilihan sedang berjalan maka masa jabatan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota diperpaajang sampai berakhirnya seluruh tahapan pemilu dan pemilihan.

Saat ini, tahapan Pemilu 2019 sedang berlangsung. Bahkan di Kabupaten Aceh Selatan, Pidie Jaya, dan Kota Subulussalam sedang dilaksanakan Pilkada 2018. Tapi, Komisi I DPRA/Komisi A DPRK tetap merekrut anggota KIP baru dan tidak akan memperpanjang masa kerja KIP lama yang berakhir 29 Mei 2018.

Sejumlah anggota KIP kabupaten/kota kemudian mempertanyakan kedudukan Pasal 58 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 karena DPRA/DPRK tidak mempedomani qanun itu. Karena itulah, Mawardi menilai perlunya KPU turun tangan menyelesaikan persoalan ini.

“KPU harus menanggani masalah ini, karena yang membuat SK adalah KPU. Kalaupun DPRA memperpanjang masa kerja KIP, tapi jika KPU tidak mengeluar SK, tidak jadi jugakan? Karena itu, yang paling berwenang untuk memutuskan masalah ini yaitu KPU,” kata Mawardi kepada Serambi, Kamis (17/5).

Ia tidak mempersoalkan rekrutmen anggota KIP yang dilaksanakan oleh Komisi I DPRA atau Komisi A DPRK se-Aceh. Untuk saat ini, yang perlu ditanyakan ke KPU RI adalah kedudukan hukum mana yang harus dipedomani oleh anggota KIP, apakah UUPA atau Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016.

Sementara anggota KPU RI, Ilham Saputra yang tanyai Serambi mengatakan, hingga kemarin pihaknya belum menerima laporan dari anggota KIP terkait masalah itu. Dia mengatakan, belum mengetahui secara pasti kedudukan masalah yang terjadi di Aceh. “Nanti kita pelajari dulu,” katanya.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help