Masyarakat Tolak Perpanjangan Izin Ie Dikila

Seratusan masyarakat Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mendukung upaya pemerintah

Masyarakat Tolak  Perpanjangan Izin Ie Dikila
SERAMBI/RAHMAT SAPUTRA
Seratusan masyarakat Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dan manejemen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Ie Dikila mengikuti rapat dengar pendapat, Jumat (18/5) di ruang Serbaguna DPRK Abdya. SERAMBI/RAHMAT SAPUTRA 

BLANGPIDIE - Seratusan masyarakat Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mendukung upaya pemerintah tidak memperpanjang izin operasi perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Ie Dikila.

Hal tersebut disampaikan Keuchik Desa Kuta Tinggi, Tabrani saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) di DPRK Abdya dengan menghadirkan masyarakat dan manajemen AMDK Ie Dikila, Jumat (18/5) di ruang serbaguna DPRK.

“Sebenarnya persoalan ini sudah terjadi akhir 2015, saat mereka belum beroperasi. Namun, hingga perusahaan sudah beroperasi, sampai kini komitmen yang kami minta tidak diindahkan,” ujar Keuchik Desa Kuta Tinggi, Tabrani dalam forum tersebut. Bahkan, keuchik telah mendatangi direktur Ie Dikila meminta persoalan kontribusi perusahaan segera diselesaikan, namun tidak digubris.

“Atas dasar itulah seratus masyarakat yang menandatangani surat itu, menolak perpanjangan izin Ie Dikila,” tegasnya. Menurutnya, berbagai upaya telah ditempuh, hingga meminta komitmen tertulis yang dilakukan di depan notaris, namun permintaan itu tak diindahkan.

Sementara itu, Rizal perwakilan dari manajemen Ie Dikila membantah pihaknya tidak melakukan koordinasi dan berkontribusi untuk warga, pesantren dan kebutuhan desa setempat.

“Itu tidak benar. Sebenarnya, kita mau menyahuti permintaan untuk memberikan Rp 700 ribu per bulan untuk desa seperti permintaan. Tapi setiap pengeluaran harus ada serah terima, selama ini itu yang mereka tidak mau, ini ada apa,” ujar Rizal.

Dia sebutkan permintaan masyarakat sebenarnya akan disahuti, bahkan perusahaan siap membayar lunas. Selama ini masyarakat tidak mau membuat serah terima, setiap kontribusi yang diserahkan.

“Ini kan perusahaan, setiap pengeluaran harus ada pertanggungjawaban dan harus serah terima,” sebutnya. Ketua DPRK Abdya Zaman Akli SSos akan menyurati Pemkab untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Untuk itu, Akli meminta agar kedua belah pihak untuk menerima apa pun keputusan dari pemerintah.(c50)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved