Sukarelawan Kesehatan Mogok Kerja

Seratusan tenaga sukarela kesehatan yang bertugas di Puskesmas Tanah Jambo Aye dan sejumlah puskesmas pembantu (pustu)

Sukarelawan Kesehatan Mogok Kerja
Seorang perwakilan petugas medis menyampaikan aspirasi mereka dihadapan Direktur RSUD Nagan Raya, dr Hasbi Quraisy melakukan aksi mogok kerja menuntut pembayaran jasa medis yang belum mereka terima, Senin (13/7). SERAMBI/DEDI ISKANDAR 

* Tuntut Pembayaran Jasa Medis

LHOKSUKON - Seratusan tenaga sukarela kesehatan yang bertugas di Puskesmas Tanah Jambo Aye dan sejumlah puskesmas pembantu (pustu) dalam kecamatan tersebut, sejak Kamis (17/5) hingga kemarin, melakukan mogok kerja karena menuntut kejelasan pembayaran jasa medis. Mereka mengaku tetap akan mogok jika tuntutan mereka soal jasa pelayanan medis tidak diberikan seperti sebelumnya yaitu 15 persen.

“Pada tahun 2017, jasa pelayanan yang kami terima 15 persen, sehingga jumlah uang jasa yang bisa kami terima Rp 90 ribu perbulan jika kami dapat masuk penuh dalam sebulan. Tapi pada Januari-Maret 2018, sudah dikurangi lima persen sehingga kami hanya bisa mendapatkan 10 persen saja,” ujar Barmawi, petugas sukarela Puskesmas Tanah Jambo Aye kepada Serambi, kemarin.

Disebutkan dia, dengan jumlah 10 persen, uang jasa bisa diterima mereka cuma Rp 60 ribu perbulan. Jumlah itu, katanya, sangat sedikit, padahal para sukarelawan tidak memiliki sumber pendapatan lain. “Bahkan, mulai April dan seterusnya, kami tidak mendapatkan lagi uang jasa tersebut. Ketika kami pertanyakan, kepala puskesmas berkilah PNS tidak setuju lagi uang jasa diberikan kepada sukarelawan,” ungkap Barmawi. “Karena itu, sukarelawan memilih untuk mogok,” tukasnya.

Ketua Gerakan Nasional Perawat Honorer Indonesia (GNPHI) Aceh Utara, Abdullah kepada Serambi memaparkan, selama ini posisi penting dan juga dalam pelayanan ditangani sepenuhnya oleh sukarelawan. Sedangkan PNS hanya membantu saja sehingga beban kerja sukarelawan lebih berat. Ironisnya, ulas dia, ketika giliran amprahan uang jasa, nasib sukarelawan tidak diperhatikan.

“Karena itu sukarelawan mogok. Mereka akan terus mogok jika nasib mereka tidak perhatikan. Kami tahu bahwa dalam Permenkes, uang jasa itu tidak melibatkan sukarelawan, tapi selama ini sukarelawan kan sangat membantu PNS dalam melayani masyarakat. Karena itu, wajar mereka berharap uang jasa, sebab mereka tak memiliki sumber gaji,” ucap Abdullah.(jaf)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help