Penggugat Ajukan PK

Haslindawati (55), warga Lhokseumawe yang menggugat Pemkab Aceh Utara terkait sengketa lahan

Penggugat Ajukan PK
Gedung Mahkamah Agung.(KOMPAS IMAGES / DHONI SETIAWAN) 

* Kasus Sengketa Lokasi Pasar Modern Berlanjut

LHOKSUKON - Haslindawati (55), warga Lhokseumawe yang menggugat Pemkab Aceh Utara terkait sengketa lahan tempat dibangunnya pasar modern di Keude Krueng Geukueh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara menyatakan, akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasi pemkab. Dia mengaku memiliki bukti surat yang cukup kuat dalam soal kepemilikan tanah tersebut.

Untuk diketahui, dalam salinan putusannya dengan nomor 914K/PDT/2017, MA mengabulkan permohonan kasasi Pemkab Aceh Utara selaku tergugat I, sekaligus menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Artinya, areal lahan seluas 11.000 meter persegi di Desa Keude Krueng Geukueh, Kecamatan Dewantara yang sudah dibangun pasar modern pada tahun 2014 lalu itu, sah menjadi milik pemkab. MA juga menghukum termohon untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi sebesar Rp 500 ribu.

“Saya memiliki bukti surat yang cukup dalam kasus sengketa tersebut, tapi kenapa MA justru mengabulkan kasasi pemkab. Padahal, tanah itu jelas-jelas milik kakek saya Keurani Syaridin yang dibeli tahun 1953 pada Uleebalang Teuku Banta Lothan. Karena banyak tanah, tanah itu belum dimanfaatkan,” kata Haslinda kepada Serambi, kemarin.

Dia memaparkan, selama ini pihaknya memang tidak mempersoalkan ketika lahan yang diklaim miliknya itu digunakan warga untuk tempat bermain maupun olahraga, disebabkan tanah tersebut belum digunakan. “Karena itu, saya akan mengajukan PK dalam kasus ini, dan saya sudah mempersiapkan bukti baru dalam kasus tersebut sebagai syarat untuk dapat mengajukan PK,” tegas Haslinda. Materi PK tersebut, lugas dia, akan segera dikonsultasikan dengan pengacaranya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Haslinda menggugat Pemkab Aceh Utara (tergugat I) ke pengadilan karena sudah membangun pasar modern di atas tanah seluas 11.000 persegi yang berada di Desa Keude Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Gugatan itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Lhoksukon pada 28 Agustus 2015. Haslinda mengaku, dia bersama keluarganya yang lain adalah ahli waris tanah yang diklaim milik Muhammad Saridin alias Keurani Saridin, kakeknya. Kala itu, hakim PN Lhoksukon menolak gugatan Haslinda sehingga dia melakukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh. Ternyata, dalam salinan putusan majelis hakim PT Banda Aceh mengabulkan gugatan Haslindawati, yang membuat pemkab mengajukan permohonan kasasi yang akhirnya dikabulkan MA.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara, Fadhil yang dihubungi Serambi, kemarin, menyatakan, dirinya akan berkoordinasi dulu dengan pimpinan untuk dapat memberikan keterangan terkait sikap penggugat yang akan mengajukan PK ke MA. “Saya koordinasi dulu dengan pimpinan dan komunikasikan dengan kabag humas,” ujar Kabag Hukum Pemkab Aceh Utara itu.(jaf)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help