Disorot, Baliho Ramadhan Berbau Kampanye

Puluhan baliho dan spanduk partai politik (parpol) yang tersebar di kota dan pedesaan di Aceh Barat

Disorot, Baliho Ramadhan Berbau Kampanye
SERAMBINEWS.COM/EDDY FITRIADI
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh dibantu tim gabungan Satpol PP dan Polresta Banda Aceh menertibkan alat peraga kampanye (APK) milik partai politik (parpol) di sejumlah titik di Banda Aceh, Rabu (28/3/2018). 

MEULABOH-Puluhan baliho dan spanduk partai politik (parpol) yang tersebar di kota dan pedesaan di Aceh Barat mulai mendapat sorotan dari Pemuda Muhammadiyah Aceh Barat. Pasalnya, spanduk dan baliho menyambut bulan suci Ramadhan dengan memuat nomor urut parpol tersebut merupakan bentuk kampanye dan melanggar aturan penyelenggaraan pemilu.

Hal itu dikatakan Ketua Pemuda Muhammadiyah M Yunus Bidin SH MH kepada Serambi, kemarin. “Bulan suci Ramadhan dijadikan sebagai timing untuk berkomunikasi antara peserta pemilu dengan publik, mulai dari perkotaan hingga pedesaan. Komunikasi yang dimaksud dalam hal ini dalam bentuk tulisan berupa ucapan atau pernyataan pada baliho dan spanduk serta media lainnya. Hal ini dapat ditemukan terpajang di pinggir dan di lintasan jalan,” katanya.

Komunikasi dalam bentuk ini, kata Yunus, biasa saja untuk dilakukan jika tidak dalam tahapan penyelenggaraan pemilu dan hal itu dibenarkan. Akan tetapi, pernyataan “Selamat Menjalankan Ibadah Puasa” plus nomor partai dan informasi lainnya menjadi masalah ketika tahapan penyelenggaraan pemilu serentak 2019 sudah mulai. “Secara hukum peserta pemilu terikat dengan tahapan penyelenggaraan pemilu, maka segala sesuatu tindakan dan sikapnya harus sesuai dengan peraturan perundangan,” katanya.

Dikatakan, jika diamati konten yang termuat pada sejumlah baliho dan spanduk diduga berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan pemilu. Ini merujuk dari definisi kampanye dalam Pasal 1 ketentuan umum Undang-Undang (UU) Nomor 7/2017 tentang Pemilu, karena memuat nomor dan lambang partai politik. “Tindakan tersebut bagian dari upaya meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan atau citra diri peserta pemilu. Maka masuk dalam perbuatan tidak dibenarkan sebagaiman termuat dalam Pasal 492 UU Nomor 7/2017 bahkan dapat dikenakan sanksi pidana,” kata Yunus. Kepada pengawas pemilu, kata Yunus, pihaknya menyarankan untuk melakukan langkah persuasif dan preventif agar tidak terus terjadi pelanggaran.

Pengamatan Serambi, fenomena serupa tidak hanya terjadi di Aceh Barat. Para caleg yang berniat dalam kontestasi pemilu legislatif 2019 juga sudah mulai unjuk diri. Di sisi lain, pihak Bawaslu pusat sudah jauh-jauh hari mengingatkan bahwa di bulan Ramadhan ini setiap kegiatan keagamaan seperti ceramah, khutbah, ataupun agenda buka puasa tidak disisipi dengan muatan politik seperti ajakan memilih parpol ataupun paslon yang sedang berkompetisi di Pilkada 2018 ataupun Pilpres dan Pileg.

Ketua Panwaslu Aceh Barat Saktian mengatakan, Panwaslu sudah dua kali menyurati partai politik dengan menginformasikan bahwa bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU/KIP kabupaten/kota, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda Rp 12 juta.

“Saya berharap adanya kerja sama seluruh parpol yang telanjur memasang spanduk dan baliho untuk segera menurunkannya. Apabila tidak diindahkan, Panwaslu bersama Satpol PP akan bertindak untuk menurunkan semua spanduk dan baliho itu. Panwaslu sudah mendata titik spanduk atau baliho yang sudah dipasang sebelum jadwal kampanye berdasarkan data yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan,” jelasnya.(riz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved