Ramadhan Mubarak

Mengawal APBA di Bulan Puasa

MASYARAKAT Aceh memiliki budaya istimewa untuk menyambut datangnya bulan Ramadhan, perayaan ‘Meugang’ merupakan

Mengawal APBA di Bulan Puasa
Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Oleh Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

MASYARAKAT Aceh memiliki budaya istimewa untuk menyambut datangnya bulan Ramadhan, perayaan ‘Meugang’ merupakan suatu kebiasaan yang sudah turun-temurun untuk menandai masuknya bulan yang sangat istimewa dalam Islam, juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt, yang telah memberikan umur panjang sehingga bertemu kembali dengan Ramadhan tahun ini. Pemerintah pusat juga telah menetapkan awal Ramadhan 1439 Hijriah pada 17 Mei 2018, melalui keputusan Sidang Isbat yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama di Jakarta, yang keputusannya juga berlaku untuk Aceh, sebagai provinsi terujung di wilayah barat Indonesia.

Makna berpuasa tidak hanya menahan dari dari lapar dan dahaga, berpuasa juga mendidik seorang muslim untuk berlaku jujur kepada Rabb-nya, menahan diri agar mampu mengontrol perbuatan, pancaindra, dan sifat manusiawi yang menyimpang dari ajaran Rasulullah saw. Di bulan Ramadhan adalah kesempatan bagi seorang muslim untuk membuktikan dirinya mampu melakukan perbuatan yang sesuai dengan ajaran Islam, berkata sesuai perbuatan, berjanji sesuai kesepakatan dan beriman sesuai keyakinan, menghindari praktik curang dalam bekerja, terutama kegiatan yang berbasis pelayanan publik yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.

Tahun ini pelaksanaan anggaran pemerintah Aceh dilakukan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh, menjadi tugas kita bersama untuk mengawal sampai tuntas pelaksanaan anggaran 2018. Maksud dari pengawalan anggaran bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan sebagai satu upaya dini untuk meminimalisir penyalahgunaan anggaran yang dilaksanakan oleh eksekutif tersebut. Pengawasan masyarakat terkait pelaksanaan anggaran akan memperkecil risiko kerugian daerah, dan menciptakan iklim perekonomian yang berbasis pada pengeluaran pemerintah secara sehat dan berdaya guna.

Beberapa hal yang kurang sehat terjadi dalam proses perencanaan dan pengganggaran ialah penentuan program dan kegiatan tidak selaras dengan dokumen perencanaan, Target dan sasaran kinerja tidak ada, dan proyeksi penerimaan dan pengeluaran tidak dihitung secara handal, penting untuk dilakukan pengawasan dan kontrol oleh semua pihak guna memastikan agar perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan publik.

Pentingnya pengawasan anggaran
Ada empat tujuan penting pengawasan pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh eksekutif di daerah: Pertama, penyusunan anggaran yang partisipatif. Hal ini dapat memberikan pengaruh dan kekuasaan langsung kepada masyarakat, penyusunan anggaran partisipatif dapat mengurangi perasaan tidak berdaya untuk memengaruhi atau mengubah pemerintahan. Pengawalan berfungsi untuk memastikan anggaran yang telah disusun diprioritaskan berdasarkan keputusan bersama, mewakili kepentingan semua unsur yang terlibat dalam perencanaan.

Hal ini penting untuk memastikan anggaran yang diprioritaskan bukan berdasarkan kepentingan pribadi, atau oknum sekelompok orang yang mengambil keuntungan dan manfaat pribadi dari uang rakyat. Pada tahap ini masyarakat dapat terlibat aktif dalam pengawasan proyek-proyek yang dikerjakan oleh pemerintah daerah, memberikan pengawasan terhadap proses-proses penyelenggaraan pemerintah, termasuk dalam proses-proses tender yang dilakukan oleh pemerintah. Kedua, pelaksanaan anggaran yang akuntable. Tujuan dari pengawalan APBA juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa anggaran dan perencanaan yang telah disusun juga memenuhi aspek akuntabilitas, penyusunan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, tingkat kewajaran harga dengan kualitas pelaksanaan dan pelaksanaan yang mencapai target waktu. Setidaknya dapat digunakan untuk mengukur dan memastikan akuntabilitas pemerintahan dalam bentuk pemberian pelayanan, menentukan tingkat kebutuhan publik, mendorong representasi politik, mendorong kebebasan individu, dan keadilan umum.

Anggaran yang sudah melalui proses yang akuntable dapat dengan mudah diklaim telah dilakukan melalui mekanisme perencanaan yang partisipatif, akomodatif, adil dan representatif secara politik. Dan juga tetap memperhatikan terpenuhinya aspek-aspek administrasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan daerah dan mendukung pertanggungjawaban aspek-aspek kinerja anggaran publik.

Ketiga, penggunaan anggaran yang terpercaya. Selanjutnya tujuan dari pengawalan anggaran adalah untuk memberikan nilai tambah kepada pemerintah, bahwasanya pelaksanaan anggaran yang dilakukan sudah melalui proses yang baik sehingga berdampak pada reputasi baik pemerintah itu sendiri, meningkatnya daya percaya publik pada pemerintah dapat mendongkrak kinerja pemerintah yang minim korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan adanya pengawalan APBA oleh semua unsur akan berdampak pada meningkatnya kembali kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, dan kualitas dari penggunaan anggaran yang berbasis kebutuhan rakyat terlaksana sesuai dengan harapan dan ekpektasi umum.

Bukan suatu hal mudah untuk mendapatkan kepercayaan publik dalam pengelolaan anggaran, Karena itu dibutuhkan pengawalan yang bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaa publik pada pelaksaaan anggaran daerah, kepercayaan publik pada pemerintah akan meningkat jika tingkat transparansi penggunaan anggaran daerah lebih baik, hal ini sejalan dengan tingkat kepuasan masyarakat pada pemerintah semakin tinggi. Semakin terbuka informasi yang diterima masyarakat semakin memperkecil ruang untuk penyelewengan anggaran.

Dan, keempat, pertanggungjawaban anggaran berazaskan transparansi. Transparansi merupakan satu prinsip good corporate governance, untuk mengedapankan proses adanya transparansi penggunaan anggaran daerah, dibutuhkan pengawalan dan pengawasan berskala dari publik selaku penerima manfaat dari anggaran yang direncanakan, pelibatan stakeholder terkait dalam pelaksaaan anggaran publik ini juga bagian untuk memastikan adanya keterbukaan kepada publik terkait penggunaan anggaran.

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran secara transparan bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya. Selain adanya proses yang partisipatif, akuntabel, dan terpercaya dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga diperlukan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang informatif, memadai, dapat dimengerti, dan terpantau oleh semua unsur.

Dengan ketersediaan laporan pertanggungjawaban yang informatif, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi, sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan satu kelompok masyarakat secara tidak proporsional.

Terakhir, Sebagai seorang muslim juga dituntut untuk menjaga muslim lainnya dari perbuatan yang tidak sejalan dengan keimanan seorang muslim. Menegur saudara kita yang menyimpang dari ketentuan agama adalah bagian dari ibadah untuk saling menasihati sesama muslim, karena kemenangan seorang muslim yang berpuasa ialah ketika mereka mampu melawan hawa nafsu, egositas, keserakahan, dan ketidakjujuran.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help