Anggaran Syariat Islam belum Cukup

DALAM penyampaian tanggapan dan rekomendasi DPRA terkait LKPJ Gubernur 2017 kemarin, beberapaanggota DPRA

Anggaran Syariat  Islam belum Cukup
KOMPAS.COM
Ilustrasi 

DALAM penyampaian tanggapan dan rekomendasi DPRA terkait LKPJ Gubernur 2017 kemarin, beberapaanggota DPRA menyampaikan interupsi, salah satunya dari Fraksi NasDem, Ramadhana Lubis.

Dia mempertanyakan komitmen Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan syarit Islam mengingat alokasi anggaran belum mencapai 5 persen dari total belanja APBA, sesuai dengan isi Qanun APBA 2017 dan Pergub APBA 2018.

“Untuk pos anggaran pendidikan, 20 persen dicukupi, begitu juga untuk pos anggaran kesehatan dicukupi 10 persen, tapi untuk anggaran pelaksanaan syariat Islam hanya 5 persen. Ini artinya Pemerintah Aceh tidak komit. Ini harus masuk dalam rekomendasi DPRA yang perlu ditindaklanjuti gubernur,” ujarnya.

Anggota DPRA lainnya dari Fraksi Partai Aceh, Nurzahri, sebelumnya juga menyampaikan interupsi yang mempertanyakan mengapa Pergub APBA dan Pergub pemindahan lokasi pelaksanaan hukum cambuk tidak dimasukkan ke dalam website Pemerintah Aceh.

“Ada apa ini? Kalau ini dilakukan dengan sengaja, maka Kepala Biro Hukumnya perlu dievaluasi, karena tidak terbuka atau transparans kepada publik. Sebab semua peraturan gubernur, wajib dipublikasi secara terbuka untuk diketahui publik,” pungkasnya.

Ia juga mempertanyakan tentang beberapa kontrak kerja sama minyak dan gas (migas) tanpa mendapat rekomendasi dari DPRA. Padahal dalam UUPA diatur bahwa penandatangan kerjasama (MoU) bidang eksplorasi dan ekploitasi Migas harus mendapat rekomendasi lebih dulu dari DPRA.

Sementara Anggota DPRA dari Fraksi Partai Demokrat, Jamaluddin T Muku, meminta Pemerintah Aceh agar lebih serius mengurus pembayaran honor, uang mengajar,dana profesi, nonprofesi, dan tunjangan guru terpencil SMA/SMK dan SLB yang telah dilimpahkan ke provinsi sejak 2016 lalu. “Menurut pengamatan kami, sampai sekarang belum diurus pemerintah provinsi secara maksimal,” ujarnya.(her)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help