Mobil Pemerintah Dipakai Partai

DPRA merekomendasikan pembentukan panitia khusus (pansus) penertiban aset daerah,

Mobil Pemerintah  Dipakai Partai
SERAMBI/HERIANTO
Angota Komisi III DPRA Bardan Sahidi, serahkan rekomendasi DPRA terhadap LKPJ Gub 2017 di Gedung DPRA, Jumat (25/5). SERAMBI/HERIANTO 

* DPRA Usul Bentuk Pansus Penertiban Aset
* Gubernur Diminta Fokus Bekerja

BANDA ACEH - DPRA merekomendasikan pembentukan panitia khusus (pansus) penertiban aset daerah, menyusul banyaknya aset pemerintah yang digunakan untuk kepentingan pribadi, partai dan nonpemerintah.

Rekomendasi tersebut disampaikan dalam sidang paripurna khusus dengan agenda tanggapan DPRA terhadap LKPJ Gubernur Tahun 2017. Rapat tersebut dipimpin Wakil ketua II, T Irwan Djohan didampingi Wakil Ketua I, Sulaiman Abda. Sementara mewakili Gubernur hadir Wakil Gubernur Nova Iriansyah didampingi Asisten II Setda Aceh, dr Taqwallah, dan asisten-asisten lainnya.

“Banyak mobil dinas Pemerintah Aceh digunakan untuk mobil dinas partai dan lainnya,” kata Jurubicara Komisi III DPRA, Bardan Sahidi, membacakan tanggapan dan rekomendasi DPRA.

Karena itu, DPRA merekomendasikan pembentukanpansus penertiban aset, yang salah satu tujuannya juga untuk mengakomodir temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) BPK RI yang menyatakan bahwa pengelolaan aset Pemerintah Aceh belum tertib.

Selain itu, dalam tanggapan yang sebelumnya dibacakan Jurubicara Komisi III, Murdani, DPRA juga banyak menyorot kinerja Pemerintah Aceh. Menurut DPRA, banyak target pembangunan yang tidak tercapai, antara lain di bidang ekonomi, kemiskinan dan pengangguran.

Di bidang ekonomi, disebutkan, tidak ada satu pun indikator yang tercapai. Pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh 4,19 persen, jauh dibawah yang ditargetkan 8 persen. Laju pertumbuhan ekonomi pertanian juga sangat rendah, berkisar 2-3 persen, padahal sumbangan sektor ini untuk perekonomian Aceh mencapai 30 persen.

Angka kemiskinan juga masih tinggi, mencapai 15 persen. Demikian juga dengan tingkat penganggutan yang mencapai 7 persen lebih, yang berarti tidak mengalami penurunan signifikan. Angka perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh juga masih rendah.

“Untuk itu, DPRA merekomendasikan kepada Gubernur Aceh agar lebih memfokuskan kerjanya dalam menyelesaian capaian indikator pembangunan ekonomi daerah yang belum tercapai,” kata Murdani.(her)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help