Geulanggang Gajah Terancam Lumpuh

Aparatur Gampong Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) meminta

Geulanggang Gajah Terancam Lumpuh
SERAMBINEWS.COM/RAHMAT SAPUTRA
Masyarakat Desa Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Aceh Barat Daya (Abdya) mendatangi kantor camat setempa 

* Ekses Macetnya Pencairan Dana Desa

BLANGPIDIE - Aparatur Gampong Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) meminta pemerintah menyelesaikan persoalan kemacetan pencairan anggaran desa 2018. Kondisi tersebut mulai berdampak pada lumpuhnya kegiatan pemerintahan desa setempat.

“Kami tak tahu ke mana lagi harus mengadu agar anggaran desa 2018 bisa dicairkan. Usulan pencairan anggaran tahap I sebesar 20 persen kami ajukan sejak awal April lalu, ternyata macet dan hingga tak ada kejelasan,” kata Sekretaris Desa Geulanggang Gajah Said Nazli kepada Serambi, Minggu (27/5).

Usulan pencairan anggaran desa disampaikan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) Abdya. Ketika itu, sudah keluar rekomendasi pencairan yang diteken ND (noda dinas) Kepala DPMP4.

Malahan, berkas tersebut sudah diajukan untuk diproses pencairan di Badan Keuangan Kabupaten (BKK) Abdya. “Ketika diproses pencairan anggaran di BKK, tiba-tiba berkas Geulanggang Gajah ditarik lagi oleh Plt Kepala DPMP4 dengan alasan LPJ tahap I 2017 masih belum tuntas, dan hingga sekarang tak jelas pencairannya,” kata Said Nazli.

Ia menyebutkan adalah tidak tepat mengaitkan pencairan anggaran Desa Geulanggang Gajah 2018 dengan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan realisasi anggaran tahap I tahun 2017 yang diduga berkasus. Alasannya, LPJ 2017 merupakan tanggung jawab Kepala Desa/Keuchik Geulanggang Gajah yang sudah diberhentikan sementara oleh Bupati Abdya.

Sedangkan usulan pencairan anggaran desa tahap I tahun 2018 disusun dan diajukan Pejabat (Pj) Keuchik Geulanggang Gajah, Darman Jas yang dilantik 23 Februari lalu.

“Kalau LPJ tahap I tahun 2017 diduga menyimpang, bukankah bisa diproses secara hukum. Tapi, bila dugaan penyimpangan tersebut berakibatkan macet pencairan anggaran 2018, saya rasa adalah kebijakan kurang tepat,” ungkap Said Nazli.

Ia mengaku ada ketentuan yang menyebutkan pencairan anggaran desa dilakukan setelah ada LPJ dan realisasi anggaran tahun lalu. Namun, ketentuan dimaksud kurang tepat diterapkan untuk Desa Geulanggang Gajah.

Karena yang bertanggung jawab terhadap LPJ dan realisasi anggaran Desa Geulangang Gajah tahun 2017 adalah keuchik lama atau keuchik yang sudah diberhentikan sementara.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved