Opini

Pelantikan KIP Aceh Kewajiban Hukum Gubernur

HARIAN Serambi Indonesia (24/5/2018) menyuguhkan headline beritanya “Pelantikan KIP Aceh Berpolemik”

Pelantikan KIP Aceh Kewajiban Hukum Gubernur
Tujuh Anggota KIP Aceh periode 2018-2023

Oleh Zainal Abidin

HARIAN Serambi Indonesia (24/5/2018) menyuguhkan headline beritanya “Pelantikan KIP Aceh Berpolemik”. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf belum mau melantik tujuh komisioner KIP Aceh periode 2018-2023, karena berbenturan dengan Qanun No.6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh. Sementara, Ketua DPRA Muharuddin berujar, tidak ada alasan untuk tidak melantik karena perekrutannya sudah sesuai dengan mekanisme.

Bila ditoleh ke belakang, polemik pelantikan KIP di Provinsi Aceh bukan kali ini saja, keanggotaan KIP periode 2013-2018 menuai nasib yang sama dialami oleh KIP Aceh Tengah dan Nagan Raya, proses rekrutmen menjadi alasan bupati tidak melantik. Terakhir Bupati Aceh Timur tidak bersedia melantik anggota KIP Aceh Timur yang telah di-SK-kan oleh KPU, dan berujung terpaksa Gubernur yang melantiknya.

Padahal Pasal 56 ayat (5) UUPA eksplisit menentukan anggota KIP kabupaten/kota diusulkan oleh DPRK dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh bupati/wali kota. Norma pelantikan dalam UUPA tidak interpretatif, yakni pelantikan anggota KIP dilakukan oleh kepala daerah, in casu (KIP Aceh Timur) pelantikan stagnan, tahapan pemilihan mendesak, maka ruang diskresi muncul, pelantikan dilakukan oleh kepala daerah satu tingkat di atasnya (gubernur).

Pasal 56 ayat (4) UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) menjelaskan, anggota KIP Aceh diusulkan oleh DPRA dan ditetapkan oleh KPU, dan diresmikan oleh Gubernur. Masa kerja anggota KIP adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan (Pasal 57 ayat (2) UUPA). UUPA tidak mengangkat frasa perpanjangan, yang ada hanya menjaring, menyaring calon anggota KIP dan mengusulkan, menetapkan serta meresmikan anggota KIP dengan masa kerja selama lima tahun.

Berbeda halnya dengan UU No.22 Tahun 2007 dan UU No.15 Tahun 2011 mengatur tentang penyelenggara Pemilu, mengenal perpanjangan masa jabatan anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota apabila masa keanggotaannya berakhir beririsan dengan tahapan pilkada bukan pemilu. Qanun No.7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh juga tidak mengenal perpanjangan masa kerja keanggotaan KIP, namun Pasal 119 UU No.22 Tahun 2007 menentukan “ketentuan dalam UU ini berlaku juga bagi penyelenggara pemilu di provinsi yang bersifat khusus atau istimewa sepanjang tidak diatur lain dalam UU tersendiri”.

Tidak diperpanjang
Otoritas Aceh pada Pemilu 2014 berpendapat masa kerja anggota KIP Aceh telah diatur secara pasti dalam UUPA selama lima tahun tidak mengenal perpanjangan, sehingga tidak diperpanjang. Padahal pada waktu itu masa kerja keanggotaan KIP di Provinsi Aceh berakhir bersamaan dengan telah dimulainya tahapan pemilu dan pilkada di Kabupaten Pidie Jaya, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Aceh Selatan. Qanun No.6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh lahir setelah munculnya UU No.15 Tahun 2015. Qanun No.6 Tahun 2016 ini mencoba untuk mengadopsi norma UU No.15 Tahun 2011 yang memungkinkan keanggotaan KIP bisa diperpanjang, tetapi telah keliru menangkap asbabun nuzul-nya.

Unifikasi aturan kepemiluan dalam satu UU, yaitu UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah pula berubah paradigma perpanjangan masa jabatan keanggotaan penyelenggara pemilu. Pasal 563 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017 substansi ringkasnya menegaskan penyelenggara pemilu yang dibentuk berdasarkan UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berakhir masa tugasnya pada saat berlangsungnya tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sampai dengan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, masa keanggotaannya tidak dapat diperpanjang.

Qanun No.6 Tahun 2016 sebagai bagian dari sistem perundang-undangan, maka pembentukannya tidak boleh menyimpang atau harus berpedoman pada UU No.11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal perpanjangan masa kerja KIP versi Qanun No.6 Tahun 2016 sejak awal error subyek (error in subyekto), tidak aplikatif dan fungsional. Bahkan keberadaannya semakin kabur pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara uji materiil UU No.7 Tahun 2007 yang mencabut Pasal 57 dan 60 ayat (1), (2) dan ayat (4) UUPA serta seiring berlakunya UU No.7 Tahun 2017.

Perpanjangan masa kerja KIP diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Qanun No.6 Tahun 2016 berbunyi “Dalam hal masa kerja KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota berakhir, sedangkan tahapan pemilu atau tahapan pemilihan sedang berjalan, maka masa jabatannya diperpanjang sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan pemilu atau pemilihan”. Norma Pasal 58 ayat (1) Qanun No.6 Tahun 2016 ini tidak jelas atau rancu, karena yang diperpanjang adalah masa kerja atau masa jabatan KIP bukan masa kerja anggota KIP.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved