Protes Mutasi Pejabat dan Penerimaan Tenaga Honorer, Warga Agara Bawa Keranda

Demonstran mengusung keranda bertuliskan "DPRK Agara Mati Suri" dan menghadiahkannya kepada pimpinan dan anggota DPRK Agara.

Protes Mutasi Pejabat dan Penerimaan Tenaga Honorer, Warga Agara Bawa Keranda
SERAMBINEWS.COM/ASNAWI LUWI
Belasan warga mengatasnamakan Forum Penyelamat Aceh Tenggara, berunjuk rasa ke DPRK Agara dengan membawa keranda bertuliskan "DPRK Agara Mati Suri", Kamis (31/5/2018). 

Laporan Asnawi Luwi | Aceh Tenggara

SERAMBINEWS.COM, KUTACANE - Belasan orang yang mengatasnamakan Forum Penyelamat Aceh Tenggara, menggelar demonstrasi ke Gedung DPRK Agara.

Aksi itu dilakukan terkait perekrutan tenaga honorer yang baru-baru ini dilakukan Pemkab Aceh Tenggara. Menurut massa, perekrutan tenaga honorer tersebut tidak memiliki payung hukum.

Demonstran mengusung keranda bertuliskan "DPRK Agara Mati Suri" dan menghadiahkannya kepada pimpinan dan anggota DPRK Agara.

Keranda berbalut kain putih itu diterima Ketua DPRK Agara, Irwandi Desky SP didampingi anggota dewan lainnya, Gabe Martua Tambunan, Hj Syamsiar, M Sopian, Arnold, Nurlelawati, M Daud, Usman, Raidin, Bustami Aceh, Kamaruddin.

"Kami minta pengawasan dari pihak DPRK Agara. Selama ini, pengawasan dari DPRK Agara sangat lemah sehingga kita menilai DPRK Agara mati suri," kata Hasbullah, seorang demonstran dalam pertemuan dengan pimpinan dan anggota DPRK Agara.

Baca: Ali Banat Meninggal Dunia, Kepergian Pemuda Kaya Raya Ini Meninggalkan Duka bagi Banyak Muslim

Baca: Beredar Kabar Kapolsek Julok Aceh Timur Pukuli Anggota yang Tertangkap Mesum, Ini kata Humas Polri

Baca: Bisa Sebabkan Kista Jika Minum Es Saat Menstruasi, Mitos atau Fakta?

Demonstran lainnya, Jufri, dalam orasinya menduga perekrutan tenaga honorer yang dilakukan baru-baru ini tidak memiliki payung hukum dan ilegal.

Jupri juga meminta Bupati Agara menghentikan proses rekrutmen tenaga pelayanan khusus (TPK).

Pihaknya juga meminta Bupati Agara untuk menindaklanjuti surat dari Kemendagri tentang mutasi pejabat, dan meminta DPRK Agara untuk menindaklanjuti surat dari Menpan RB tentang penerimaan tenaga pelayanan khusus.

Terkait tuntutan warga, Ketua DPRK Aceh Tenggara, Irwandi Desky mengatakan, pihaknya sudah tujuh kali melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terhadap persoalan tersebut. Tapi, menurut Irwandi, eksekutif belum maksimal melakukannya.

DPRK juga sudah menyurati Bupati Agara dengan melampirkan surat dari Menpan RB, tapi juga belum dilaksanakan.

Dalam waktu dekat, DPRK akan kembali membahas persoalan tersebut.(*)

Penulis: Asnawi Luwi
Editor: Safriadi Syahbuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help