Jangan Sudutkan Gubernur

JURU Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani meminta akademisi atau intelektual tidak asal bicara dan terkesan menyudutkan

Jangan Sudutkan Gubernur
SAIFULLAH ABDULGANI, Jubir Pemerintah Aceh

JURU Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani meminta akademisi atau intelektual tidak asal bicara dan terkesan menyudutkan Gubernur Irwandi Yusuf terkait polemik pelantikan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.

Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan akademisi dari Unmuha Aceh, Dr Taufik A Rahim dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husin MH sebagaimana dilansir Serambi sebelumnya.

Menurut SAG--panggilan akrab Saifullah Abdulgani--komentar kedua orang tersebut menyudutkan Gubernur Irwandi Yusuf di mata publik. Gubernur Irwandi seolah-olah kurang arif dan egois karena menunda pelantikan KIP Aceh yang telah direkrut oleh DPRA.

“Padahal, ada alasan yang jelas bagi Pak Gubernur karena adanya Qanun Nomor 6 Tahun 2016 itu. Jadi, bukan perkara kearifan atau egoisme, tetapi jika Pak Gubernur melantik ini justru pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan melanggar sumpah jabatan,” kata SAG kemarin.

Dia tambahkan, sikap Gubernur Irwandi yang mendunda pelantikan tersebut sebetulnya sudah sesuai, karena gubernur bersandar pada Qanun Nomor 6 Tahun 2016. Di dalam Pasal 58 qanun itu dengan tegas dinyatakan: Dalam hal masa kerja KIP Aceh atau KIP kabupaten/kota berakhir, sedangkan tahapan pemilu atau pemilihan sedang berjalan, maka masa jabatannya diperpanjang sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan pemilu atau pemilihan.

“Pelantikan KIP yang baru tidak bisa dilakukan selagi Qanun Nomor 6 Tahun 2016 menghalanginya. Ini telah disepakati dengan Komisioner KPU Pusat dalam pertemuan yang digelar di Kantor Gubernur Aceh, Senin lalu,” demikian SAG.

Jubir bukan TOA
Pernyataan Jubir Pemerintah Aceh yang meminta akademisi tidak menyudutkan Gubernur Aceh terkait polemik pelantikan KIP Aceh ditanggapi oleh akademisi dari Unmuha, Taufiq A Rahim dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin.

Taufiq menyatakan, saran dan kritik dalam konstalasi politik moderen dan komtemporer bukan diterjemahkan dengan menyudutkan atau asal bunyi (asbun). Demokrasi politik yang dikembangkan termasuk di Indonesia dan Aceh khususnya harus disikapi, dipahami, dikembangkan dengan bijaksana.

“Bukan menyikapi secara salah dan membuat rakyat semakin sakit hati, seolah-olah juru bicara (jubir) hanya sebagai corong (ibarat TOA) untuk membantah kritikan. Jangan-jangan pemerintah ingin mengembangkan otoritarianisme atau oligarki politik di Aceh,” katanya.

Sementara Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin menjelaskan, dirinya tidak pernah menyudutkan Gubernur Aceh. Dia hanya menyampaikan Gubernur dan DPRA harus membangun komunikasi yang harmonis, termasuk dengan semua pihak untuk mengakhiri polemik itu.

“Saya sarankan agar semua pihak menurunkan tensi dan mari fokus untuk mempercepat kesejahteraan rakyat. Semua masalah, dapat diselesaikan melalui jalur komunikasi. Tidak sedikitpun saya bermaksud menyudutkan,” kata Taqwaddin dengan menambahkan dirinya dengan Irwandi bersahabat sejak lama, sebelum beliau ditangkap 20 tahun lalu. “Kami dulu pernah satu tim riset. Saya menyarankan untuk kearifan dan kemaslahatan, bukan untuk menyudutkan. Harap Pak SAG maklum,” demikian Taqwaddin.(dan/mas)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved