108 Perusahaan Tambang Tunggak Pajak Rp 41 M

LSM Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh merilis data perizinan perusahaan pertambangan di Aceh

108 Perusahaan Tambang Tunggak Pajak Rp 41 M
FOTO/IST
Satu unit beko melakukan pengerukan tanah bercampur batu untuk mengambil biji emas di tambang emas liar di kawasan hutan Tangse, Pidie.

* Izinnya Sudah Berakhir

BANDA ACEH - LSM Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh merilis data perizinan perusahaan pertambangan di Aceh. Disebutkan, dari 138 perusahaan yang mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak 2014, sebanyak 108 di antaranya telah berakhir izinnya. Hanya 30 perusahaan saja yang memiliki izin.

Kendati izinya telah berakhir, tapi 108 perusahaan itu diketahui masih meninggalkan beberapa masalah dengan Pemerintah Aceh. “Seperti masih menunggaknya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 41 miliar kepada Pemerintah Aceh,” kata Kepala Divisi Advokasi GeRAK Aceh, Hayatuddin Tanjung, kemarin.

Data tersebut, lanjutnya, merupakan akumulasi dari jumlah total tunggakan yang dihitung langsung oleh Dinas ESDM Aceh pertanggal 1 September 2016. Dari fakta dan kondisi tersebut, Hayatuddin menyatakan bahwa Pemerintah Aceh saat ini dirugikan oleh ulah perusahaan yang menunggak PNBP.

“Selain itu juga masih meninggalkan masalah seperti tidak melakukan kewajibannya untuk menutup lobang bekas galian tambang (reklamasi) serta persoalan pasca tambang lainnya. Untuk itu, pemerintah harus segara meminta perusahaan membayarkan tunggakan PNPB dan menyelesaikan semua kewajibannya,” ujar dia.

Tak hanya persoalan itu saja, Hayatuddin juga mendesak Gubernur Aceh untuk melanjutkan Ingub Moratorium Pertambangan yang akan berakhir pada 27 Juni 2018. Kelanjutan Ingub ini dipandang perlu karena mengingat masih banyaknya masalah yang belum dibenahi pada sektor tata kelola tambang di Aceh.

Selain masalah itu, GeRAK juga menemukan persoalan lain di mana pemerintah juga belum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pencabutan kolektif terhadap IUP perusahaan itu. Hayatuddin mendesak Gubenur Aceh untuk mengeluarkan SK tersebut agar mendapatkan kepastian hukum dalam pengelolaan pertambangan di Aceh.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved