Opini

Akar Kisruh Pelantikan KIP

KETEGANGAN antara Gubernur Irwandi Yusuf dengan DPRA kembali terjadi. Jika pada awal tahun kemarin, dipicu oleh keengganan

Akar Kisruh Pelantikan KIP
SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI
Lima Komisioner KPU RI tiba di Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Senin (28/5/2018) untuk memimpin rapat pleno KIP Aceh. 

Oleh Zahlul Pasha

KETEGANGAN antara Gubernur Irwandi Yusuf dengan DPRA kembali terjadi. Jika pada awal tahun kemarin, dipicu oleh keengganan Gubernur mengesahkan Qanun APBA 2018, maka kali ini, ketegangan bergeser pada penolakan gubernur melantik anggota KIP Aceh hasil usulan DPRA. Gubernur Irwandi tidak mau melantik tujuh anggota KIP Aceh meskipun telah di-SK-kan oleh KPU RI, sebelum DPRA merevisi Pasal 58 ayat 1 Qanun Aceh No.6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh.

Pasal itu mengatur perpanjangan masa jabatan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota jika tahapan Pemilu dan Pemilihan masih berlangsung. Di sisi lain, DPRA menyatakan tidak ada alasan bagi Gubernur Aceh tidak melantik anggota KIP Aceh hasil rekrutmen Komisi I DPRA karena qanun itu tidak relevan lagi digunakan saat ini dan berbenturan dengan undang-undang (UU) yang lebih tinggi, yaitu UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).

Baik Gubernur maupun DPRA memang memiliki pijakan hukum sama-sama kuat untuk melegitimasi tindakan masing-masing. Bagi gubernur, jika ia melakukan pelantikan, maka pada saat bersamaan ia melanggar klausul Pasal 58 ayat 1 Qanun Aceh No.6 Tahun 2016. Sikap Gubernur demikian memang mengundang sejumlah tafsir. Di satu sisi, sikap itu menunjukkan “konsistensi” gubernur sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan yang memang merupakan kewajibannya sebagai kepala daerah. Di sisi lain, sikap itu juga bermaksud “menampar” DPRA agar dalam merumuskan pasal-pasal dalam qanun tidak sekenanya.

Tamparan kepada DPRA setidaknya juga ditujukan agar pasal yang ada semestinya wajib dijalankan, ia tidak hanya tertulis rapi saja dalam qanun. Karena jika diperhatikan, Pasal 58 ayat 1 tersebut memang belum pernah dijalankan sama sekali. Rumusannya pun saratakan kepentingan politik yang kuat, yaitu agar anggota KIP memiliki masa jabatan yang panjang dan bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk satu kali pemilu saja. Langkah memanfaatkan anggota KIP oleh sejumlah elite dalam memenangkan pemilu di Aceh memang sudah berlangsung lama (baca: Darurat Integritas KIP dan Panwaslih).

Sementara itu, alasan hukum yang didalilkan DPRA juga tidak kalah kuatnya. Bahwa Pasal 58 ayat 1 tidak relevan lagi berlaku karena bertentangan dengan UU Pemilu yang menyatakan masa jabatan anggota KIP hanya lima tahun. Hal ini sesuai dengan prinsip asas hukum, lex superior derogat legi inferiori, yakni ketentuan hukum yang lebih tinggi mengenyampingkan ketentuan hukum yang lebih rendah. Berdasarkan asas ini, maka ketentuan masa jabatan anggota KIP yang diatur dalam Pasal 58 ayat 1 Qanun Aceh No.6 Tahun 2016 dengan sendirinya tidak berlaku, karena bertentangan dengan ketentuan masa jabatan anggota KIP yang diatur dalam UU Pemilu.

Sikap DPRA yang mengakui UU Pemilu sebaga landasan bagi eksistensi KIP memang membingungkan. Di satu sisi, dalam berbagai kesempatan, DPRA dengan tegas mengatakan lembaga KIP di Aceh tidak menginduk pada UU Pemilu. Sedangkan kini, keberadaan KIP disebut DPRA telah bertentangan dengan UU Pemilu, sehingga harus disinkronkan dengan UU tersebut. Kondisi ini menunjukkan sikap DPRA yang sangat politis, yakni hanya mengakui suatu aturan hukum untuk melegitimasi kekuasaan dan tindakannya. Begitu aturan tersebut dinilai menghambat kekuasaan dan kepentingan, serta-merta aturan tersebut harus disingkirkan.

Hal ini persis dialami UU Pemilu saat mencabut dua pasal UUPA tentang keberadaan lembaga penyelenggara pemilu di Aceh yang dianggap DPRA telah menghegomoni kekhususan dan keistimewaan Aceh. Padahal pencabutan dua pasal UUPA lewat UU Pemilu kala itu bertujuan merapihkan struktur kelembagaan penyelenggara pemilu di Aceh. Namun, DPRA menilai kondisi itu menjadi tergerusnya keistimewaan UUPA. Padahal, ketentuan pelaksanaan pemilu bukanlah bagian dari keistimewaan dan kekhususan Aceh.

Akar masalah
Bila ditelisik lebih dalam, perihal kisruh antara Gubernur dengan DPRA kali ini, tidak hanya berakar dari perbedaan kedua institusi itu dalam menggunakan landasan hukum tentang eksistensi KIP. Lebih dari itu, akar persoalan sesungguhnya terletak pada kesewenang-wenangan DPRA dalam membuat Qanun Aceh No.6 Tahun 2016 sebagai turunan UUPA. Kesewenang-wenangan yang dimaksud adalah perihal ketentuan yang dimasukkan DPRA dalam qanun tersebut mengatur hal-hal yang sesungguhnya berada di luar kewenangan DPRA. Akibatnya, muncullah pasal-pasal yang tumpang-tindih dan bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.

Benar bahwa UUPA mensyaratkan dalam pembentukan KIP ada kontribusi DPRA di dalamnya. Namun, kontribusi DPRA yang diamanahkan UUPA hanya terbatas dalam pada pengusulan calon anggota KIP untuk kemudian ditetapkan KPU. Sehingga, berdasarkan ketentuan UUPA tersebut, dalam membentuk qanun tentang pemilihan umum, sejatinya ketentuan di dalamnya hanya terbatas pada kewenangan DPRA dalam melaksanakan kewenangan pengusulan anggota KIP. Tidak boleh lebih dari itu. Sehingga, jika kemudian DPRA mengatur ketentuan yang melampaui kewenangannya itu, maka akan terjadi kesewenang-wenangan dan pertentangan aturan yang terjadi seperti sekarang ini, di mana Qanun Aceh No.6 Tahun 2016 yang dibentuk DPRA membuat ketentuan berbeda dengan UU Pemilu.

Padahal, Pasal 56 ayat 7 UUPA telah menetapkan dengan tegas, bahwa aturan yang dibuat DPRA sesuai kewenangannya mengusulkan anggota KIP hanya terbatas pada tata cara pembentukan, mekanisme kerja, dan masa kerja tim independen sebagai tim ad hoc yang bertugas menjaring calon anggota KIP. Nyatanya, Pasal 56 ayat 7 UUPA itu tidak dilaksanakan dan dilanggar oleh DPRA.

Buktinya, DPRA menentukan ketentuan melampaui kewenangan yang diberikan oleh UUPA, yakni tidak terbatas pada mekanisme pengusulan anggota KIP. Akan tetapi lebih dari itu, yakni DPRA ikut mengatur keberadaan KIP “tidak serta-merta selesai masa jabatannya setelah lima tahun, jika tahapan Pemilu dan Pemilihan masih berlangsung”, sebagaimana terdapat dalam Pasal 58 ayat (1) Qanun Aceh No.6 Tahun 2016 yang sekarang menjadi perdebatan antara gubernur dengan DPRA.

Semestinya, jika DPRA patuh dan tidak mengatur hal-hal di luar kewenangannya, maka kisruh pelantikan anggota KIP seperti saat ini tentu tidak akan terjadi. Karena itu, baik aturan menyangkut Pemilu dan Pilkada di Aceh sejatinya tidak lagi diatur lewat qanun, melainkan dengan merujuk pada UU Pemilu maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), terlebih jika aturan itu menyangkut pemilihan anggota KIP. Karena bagaimanapun, keberadaan KIP di Aceh merupakan bagian tidak terpisahkan dari KPU yang oleh konstitusi diakui sebagai satu-satunya sebagai lembaga yang melaksanakan pemilihan umum di Indonesia. Artinya, keberadaan KIP Aceh wajib mendasarkan diri pada KPU dan tunduk di bawah kendali KPU, sehingga tidak boleh ada ketentuan menyangkut KIP Aceh yang aturannya berbeda dengan aturan yang dibuat untuk dan oleh KPU.

Pada tahap ini, maka apresiasi patut ditujukan kepada KPU yang bertindak cepat dengan mengambil alih seluruh tugas dan wewenang KIP Aceh akibat kisruh yang terjadi itu. Hal ini mengingat tahapan pemilu di Aceh berupa Pilkada akan berlangsung dalam waktu yang tidak lama lagi, sehingga perlu ditangani secepatnya oleh KPU agar tidak terjadi hal-hal yang dapat mencederai pesta demokrasi yang akan berlangsung dalam Pilkada di tiga daerah di Aceh: Pidie Jaya, Subulussalam, dan Aceh Selatan. Jika tidak, maka akan ada ongkos mahal yang harus dibayar lewat yang berdampak pada hasil Pilkada akibat kisruh yang menimpa KIP, hanya karena sikap egois gubernur dengan DPRA.

* Zahlul Pasha, alumnus Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, saat ini sedang menyelesaikan pendidikan Program Magister Hukum di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Email: pashaelkarim@gmail.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved