Home »

Opini

Opini

Menguji Qanun Penyelenggara Pemilu

SAMPAI saat ini polemik terkait dengan pelantikan (peresmian) anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh

Menguji Qanun Penyelenggara Pemilu
SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI
Suasana sebelum dimulainya rapat pleno KIP Aceh di Hermes Hotel Banda Aceh, Senin (28/5/2018). 

Oleh Hesphynosa Risfa

SAMPAI saat ini polemik terkait dengan pelantikan (peresmian) anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh masih terus bergulir, dan belum menemukan titik terang antara eksekutif dan legislatif. Meskipun anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah bertemu langsung dengan Gubernur Aceh untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Namun Gubernur Aceh tetap teguh pada prinsipnya bahwa terkait dengan pelantikan anggota KIP Aceh harus berpedoman pada Qanun Aceh No.6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh. Sedangkan pihak DPRA juga berpegang teguh pada prinsipnya, bahwa ketentuan Qanun Aceh No.6 Tahun 2016 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Maka DPRA berpendapat bahwa ketentuan qanun yang bertentangan tersebut menjadi tidak berlaku.

Persoalan ini bermula dari norma Qanun Aceh No.6 Tahun 2016 yang menyebutkan dalam keadaan tertentu anggota KIP Aceh ataupun KIP kabupaten/kota dapat diperpanjang masa tugasnya. Hal ini diatur dalam Pasal 58 ayat (1) yang selengkapnya berbunyi: Dalam hal masa kerja KIP Aceh atau KIP kabupaten/kota berakhir, sedangkan tahapan Pemilu atau Pemilihan sedang berjalan, maka masa jabatannya diperpanjang sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilu atau Pemilihan. Hal ini dapatlah diambil kesimpulan bahwa masa jabatan anggota KIP Aceh ataupun KIP kabupaten/kota dapat diperpanjang tanpa perlu dilakukan pemilihan anggota yang baru. Atau lebih tegasnya norma qanun tersebut menyebutkan bahwa masa jabatan anggota KIP dapat diperpanjang setelah habis masa jabatannya, yaitu lima tahun (tetapi dalam kondisi tertentu).

Sangat substansial
Apabila kita perhatikan dengan seksama bunyi Pasal 58 ayat (1) tersebut mengandung dua persoalan yang sangat substansial, yaitu pengaturan soal “Pemilu” dan “Pemilihan”. “Pemilu” bermakna pemilihan calon presiden dan wakil presiden, sekaligus pemilihan calon anggota legislatif. Sedangkan “pemilihan” bermakna pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur juga calon bupati dan wakil bupati sekaligus calon wali kota dan wakil wali kota. Yang definisi selengkapnya dapat penulis jelaskan: Pertama, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

Kedua, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah Pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan; Ketiga, Pemilihan adalah semua kegiatan Pemilihan yang meliputi tahapan persiapan pemilihan, pendaftaran pemilih, penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pelaksanaan pemilihan, penetapan pengesahan hasil Pemilihan dan pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

Kemudian yang dapat kita pahami bersama adalah sejarah kelahiran Qanun Aceh No.6 Tahun 2016 yaitu semasa UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum masih berlaku, hal ini dapat kita lihat pada dasar hukum pembentukan qanun tersebut. Sedangkan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum baru lahir kemudian dengan menyempurnakan, menyatukan, sekaligus mengkodifikasi 3 (tiga) UU terkait dengan pemilu sebelumnya.

Bunyi Pasal 58 ayat (1) Qanun Aceh No.6 Tahun 2016 sebenarnya serupa dengan bunyi norma Pasal 131 ayat (2) UU No.15 Tahun 2011, yang berbunyi dalam hal keanggotaan KPU kabupaten/kota berdasarkan UU No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berakhir masa tugasnya pada saat berlangsungnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan bupati/wali kota, masa keanggotaannya “diperpanjang” sampai dengan pelantikan bupati/walikota terpilih dan pembentukan tim seleksinya dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan bupati/wali kota terpilih.

Kondisi inilah yang sedang dihadapi oleh anggota KIP Kabupaten Pidie Jaya, dimana masa tugas anggota berakhir menjelang waktu pemilihan calon bupati dan wakil bupati. Nah, di sinilah dapat kita temukan legal reasoning lahirnya Pasal 58 ayat (1) tersebut. Artinya, memang dipersiapkan untuk mengantisipasi keadaan transisional yang mungkin terjadi jika keanggotan KIP berakhir berdekatan dengan waktu pelaksanaan pilkada.

Argumentasi lain yang dapat menguatkan dalil Pasal 58 ayat (1) tersebut adalah karena diletakkan pada ketentuan peralihan, yang bertujuan: Pertama, menghindari terjadinya kekosongan hukum; Kedua, menjamin kepastian hukum; Ketiga, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan; Keempat, mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Keempat alasan ini dapat dijadikan basis argumentasi lahirnya Pasal 58 ayat (1) Qanun Aceh No.6 Tahun 2016 dalam konteks pelaksanaan “pilkada bukan pemilu”, seperti apa yang disampaikan oleh Dosen Fakultas Hukum Unsyiah Zainal Abidin (Serambi, 28 Mei 2018).

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help