Perekrutan KIP Sesuai Aturan

Polemik pelantikan Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tampaknya semakin sengkarut dengan munculnya

Perekrutan KIP Sesuai Aturan
IST
Azhari Cagee 

* YARA: Penjelasan Karo Hukum tak Masuk Akal

BANDA ACEH - Polemik pelantikan Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tampaknya semakin sengkarut dengan munculnya komentar Karo Hukum Setda Aceh, Dr Amrizal J Prang SH LLMM yang menyebutkan rekrutmen anggota KIP Aceh oleh DPRA melanggar Pasal 58 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh.

Komentar tersebut langsung dibantah oleh Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cagee. Dia mengatakan, perekrutan KIP Aceh sudah sesuai aturan, sesuai perundang-undangan, mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintah Aceh atau UUPA. “Perekrutan KIP Aceh sudah sesuai aturan, tidak ada satu pun undang-undang atau pasal yang dilanggar. Jadi, jangan asal berkomentar,” kata Azhari kepada Serambi, kemarin.

Dengan munculnya komentar Karo Hukum Setda Aceh, Dr Amrizal J Prang, Azhari menilai Pemerintah Aceh terlihat panik menghadapi polemik ini. Padahal, tak perlu berlebihan apalagi coba mencari celah lain, sehingga terkesan seperti menggiring DPRA-lah yang bersalah dalam hal ini. “Karo hukum atau Pemerintah Aceh jangan panik dalam menyikapi polemik ini, karena apa yang dilakukan DPRA sudah sesuai aturan hukum yang berlaku,” katanya.

Dia mengatakan, perekturan KIP Aceh mengacu pada Pasal 56 ayat 4 UUPA yang mana disebutkan; Anggota KIP Aceh diusul oleh DPRA, di-SK-kan oleh KPU RI, dan diresmikan oleh Gubernur Aceh. Dan, kata Azhari, selama proses perekrutan tidak ada yang dilanggar DPRA, semuanya berjalan normal.

“Rekrutmennya lancar sejak dari pembentukan timsel hingga mereka tepilih, tidak ada persoalan hukum, tidak ada protes, dan kita umumkan ke media massa. Kenapa sekarang dibilang melanggar, padahal kita sedang hadapi polemik pelantikan bukan perekrutannya. Kenapa sampai saat ini belum dilantik? Itu persoalan sebenarnya, bukan menyoal yang bukan soal,” kata Azhari.

Soal Pasal 58 Qanun Nomor 6 Tahun 2016 yang kemudian dipegang oleh gubernur hingga belum melantik KIP Aceh, Azhari kembali mengatakan bahwa itu produk hukum sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pembentukan qanun itu, konsiderannya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

“Dalam pasal 130 disebutkan dalam memasuki tahapan pemilhan gubernur dan wakil gubernur, masa jabatan KIP boleh diperpanjang. Tapi dalam hal ini kan setelah itu keluar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jadi kan sudah diganti,” katanya.

Kemudian lagi, kata Azhari, saat ini ada UUPA yang jauh lebih tinggi kedudukannya dari pada qanun tersebut, maka otomatis Pemerintah Aceh harus merujuk kepada UUPA yang dengan tegas menyebutkan, KIP Aceh dilantik oleh gubernur. Dalam Pasal 57 ayat (2) juga sudah jelas disebutkan masa kerja anggota KIP Aceh itu adalah lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

“Semua berjalan sesuai UUPA, kita jalankan berdasarkan UUPA. Tapi kenapa giliran gubernur untuk melantik sudah masalah. Ini kan tinggal pelantikan saja, itu saja kok repot? Semuanya sudah sejalan dengan UUPA, DPRA yang merekrut, KPU yang meng-SK-kan, dan gubernur yang harus melantik,” ujar Azhari Cagee.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help