Keuchik Latong Gugat Bupati

Keuchik definitif Desa Latong, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya Zulchairal akan menempuh jalur hukum

Keuchik Latong Gugat Bupati
ist
Keuchik Latong, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya memperlihatkan surat pemberhentiannya sebagai keuchik setempat, Kamis (31/5/2018).

* Diberhentikan dari Jabatan

SUKA MAKMUE - Keuchik definitif Desa Latong, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya Zulchairal akan menempuh jalur hukum terkait kasus pemberhentiannya oleh Bupati Nagan Raya M Jamin Idham sejak 24 Mei 2018 lalu.

Keputusan pemberhentian tersebut dinilai tidak mendasar dan sepihak tanpa ada pengecekan kebenaran dari laporan yang sudah disampaikan kepada bupati.

“Saya atas nama Keuchik Gampong Latong definitif, menyatakan keberatan dan mempertanyankan atas keputusan Bapak Bupati Nagan Raya M Jamin Idham atas surat pemberhentian saya yang masa jabatan hingga 2021 mendatang, namun sudah duluan diberhentikan dengan tanpan sebab yang jelas,” ungkap Zulchairal, kepada Serambi, Senin (4/5).

Dia katakan langkah hukum tersebut akan dilakukan seusai Lebaran, atas saran dari forum keuchik di daerah itu. Sehingga langkah tersebut dilakukan agar ke depan bupati tidak semena-mena mencopot keuchik sesukanya.

“Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap saya telah menyalahi UU Desa Nomor 6 tahun 2014, serta merusak demokrasi di tingkat desa, sehingga akan melahirkan konflik di kemudian hari,” ujar Zulchairal.

Dikatakannya bahwa pemecatannya oleh Bupati Nagan Raya M Jamin Idham telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2015, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Sementara itu Kabag Pemerintahan Sekdakab Nagan Raya Wahidin SE yang dikonfirmasi Serambi, Senin (4/6) mengatakan, pemberhentian Zulchairal sebagai Keuchik Latong karena yang bersangkutan terlibat politik praktis yang dilakukan secara terang-terangan.

Hal itu juga didukung berdasarkan sejumlah dokumen dan bukti, bahwa yang bersangkutan benar terlibat dan memihak kepada salah satu kandidat pada Pilkada yang lalu. Keterlibatan itu dinilai sebuah pelanggaran terhadap sumpah jabatan.

Ia menambahkan, terkait pemberhentian keuchik tersebut, tidak hanya masalah keterlibatannya dalam politik praktis, akan tetapi ada dugaan ketimpangan lainnya di desa tersebut.

“Jika Zulchairal membawa persoalan tersebut ke ranah hukum, maka kita siap untuk mengikutinya, sebab semua barang bukti sudah di tangan kita. Setiap pemberhentian itu tentu kita memiliki alasan yang kuat sesuai dengan aturan ,” sebut Wahidin. Lebih lanjut ia mengatakan.(c45)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved