Subulussalam-Pijay Butuh Perhatian Serius

Pilkada 2018 tak sampai sebulan lagi. Khusus di Aceh, dari tiga kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada

Subulussalam-Pijay Butuh Perhatian Serius
HENDRA FAUZI,Mantan Komisioner KIP Aceh 

* Imbas Pergantian Komisioner KIP

BANDA ACEH - Pilkada 2018 tak sampai sebulan lagi. Khusus di Aceh, dari tiga kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada, perhatian serius perlu diberikan kepada Subulussalam dan Pidie Jaya. Hal ini menyusul berakhirnya masa jabatan Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang lama.

Sebab di saat bersamaan, saat ini juga sedang terjadi konflik regulasi tentang masa jabatan komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP). Antara pasal 58 ayat 1 Qanun Aceh No.6 Tahun 2016 dengan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Konflik regulasi ini yang kemudian membuat Gubernur Aceh menunda pelantikan Komisioner KIP Aceh yang baru.

Dampak dari konflik regulasi tersebut, penanganan terhadap Kota Subulussalam dan Kabupaten Pidie Jaya menjadi berbeda. Wali Kota Subulussalam lebih memilih melantik anggota KIP yang baru, sementara Pjs Bupati Pijay memilih menunda pelantikan, sehingga penyelenggaran Pilkada harus diambil alih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat.

Praktis sisa masa kerja penyelenggara di dua kabupaten/kota itu sekitar 20 hari lagi sampai hari pencoblosan, dan itu pun belum dipotong libur nasional. “Stabilitas politik pada dua kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pilkada harus lebih diutamakan dari pada konflik regulasi,” kata mantan Komisioner KIP Aceh, Hendra Fauzi, kepada Serambi, Selasa (5/6).

Seperti di Subulussalam. Hendra menuturkan, masih banyak tahapan Pilkada yang harus diselesaikan. Dengan kondisi waktu tersisa yang sangat singkat, membuat situasi Pilkada di ‘Kota Sada Kata’ itu menjadi rentan

Seharusnya sambung Hendra, persoalan itu bisa diatasi dengan memberlakukan pasal 58 ayat 1 Qanun Aceh No.6 Tahun 2016. Pasal tersebut berbunyi “dalam hal masa kerja KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota berakhir, sedangkan tahapan pemilu atau pemilihan sedang berjalan maka masa jabatan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota diperpanjang sampai berakhirnya seluruh tahapan pemilu dan pemilihan.”

Wali Kota Subulussalam lanjut Hendra, idealnya melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Gubernur Aceh sebelum melantik anggota KIP yang baru. “Koordinasi dalam mengambil sikap/kebijakan politik haruslah sangat hati-hati sekali, karena apabila kesimpulan yang diambil itu salah, maka para pemangku kebijakan itu juga bertanggungjawab terhadap resistensi efek yang akan terjadi,” ujarnya.

Di samping itu, KPU juga harus bertanggungjawab jika terjadi instabilitas politik di Kota Subulussalam, mengingat pelantikan itu sebagaimana pengakuan Sekdako dan Ketua Komisi A DPRK, dilakukan setelah melalui proses konsultasi dengan KPU.

Pemberlakukan pasal 58 ayat 1 Qanun Aceh No.6 Tahun 2016 juga penting untuk menjawab pekerjaan yang rentangannya sangat jauh bagi KPU RI. Karena setelah mengambil alih KIP Aceh, KPU ternyata juga harus mengambil alih KIP Pijay.

Menurut Hendra Fauzi, penting bagi KPU untuk berada di tempat penyelenggaraan Pilkada karena sekretariat tidak bisa mengambil kebijakan taktis ketika terjadi permasalahan-permasalahan yang harus ditindaklanjuti segera.

“Misalnya, ada debat kandidat terakhir persis dua hari setelah Lebaran Idul Fitri yang rencananya oleh KIP lama akan disiarkan langsung di salah satu media televisi. Di sini harus dengan benar dan teliti dikerjakan, jangan sampai menjadi titik awal instabilitas politik di kabupaten tersebut,” ujar mantan Komisioner KIP Aceh ini.(yos)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help