YARA Tantang Karo Hukum Laksanakan Qanun Bendera

Konflik politik yang terjadi di Aceh seakan tak ada ujungnya. Belum lagi polemik pelantikan anggota KIP Aceh

YARA Tantang Karo Hukum Laksanakan Qanun Bendera
SERAMBINEWS.COM/M ANSHAR
Safaruddin 

BANDA ACEH - Konflik politik yang terjadi di Aceh seakan tak ada ujungnya. Belum lagi polemik pelantikan anggota KIP Aceh berkahir, kini berembes ke persoalan lain, yaitu menagih supaya Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2012 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang telah disahkan DPRA untuk dilaksanakan oleh Gubernur Aceh.

Adalah Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH yang menagih qanun tersebut agar dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh. “Kami tantang Kepala Biro Hukum Setda Aceh untuk melaksanakan Qanun Bendera dan Lambang Aceh, karena qanun tersebut sudah disahkan oleh DPRA beberapa tahun lalu,” katanya, Selasa (5/6).

Tagihan itu mencuat setelah terjadinya perbedaan penafsiran asas hukum antara Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cage dan Ketua YARA, Safaruddin dengan Kepala Biro (Karo) Hukum Setda Aceh, Dr Amrizal J Prang SH LLMM terkait kedudukan Pasal 58 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh.

Pasal tersebut mengatur masalah perpanjangan masa kerja KIP jika tahapan masih berlangsung. Aturan tersebutlah yang menjadi dasar bagi Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf untuk tidak melantik tujuh anggota KIP Aceh hasil rekrutmen DPRA yang kini telah di -SK-kan oleh KPU RI. Irwandi baru melantik jika qanun itu telah direvisi.

Tapi, baik Azhari maupun Safaruddin menyatakan bahwa kedudukan Pasal 58 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tidak relevan lagi digunakan saat ini karena bertentangan dengan undang-undang di atasnya yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Secara hierarki hukum, posisi qanun lebih rendah dari undang-undang.

Sejalan dengan Gubernur, Karo Hukum Setda Aceh, Amrizal J Prang menjelaskan setiap qanun yang telah disahkan bersifat mengikat dan harus dijalankan. Kalaupun dianggap tidak relevan lagi digunakan, maka secara asas hukum qanun tersebut harus di ubah atau revisi terlebih dahulu, tidak bisa dibatalkan dengan omongan saja.

Karena statmen itu, lalu YARA meminta Karo Hukum Setda Aceh untuk komit juga menjalankan qanun yang sudah disahkan. “Kalau bicara regulasi harus konsisten jangan ambil yang menguntungkan saja, kami ajak Karo Hukum Pemerintah Aceh untuk mengibarkan Bendera Bulan Bintang di lingkungan Pemerintah Aceh,” tantang Safar.

Berkaitan dengan polemik pelantikan anggota KIP Aceh, Safar mengatakan peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang di bawahnya. Itu ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Safar, logika hukum yang dipakai Karo Hukum Setda Aceh, Amrizal J Prang yang menyatakan Pasal 58 tetap berlaku tidak masuk akal. Sebab, kata Safar, Pasal 58 Qanun Nomor 6 Tahun 2016 yang menjadi dasar polemik pelantikan anggota KIP Aceh tersebut bertentangan dengan UUPA dan UU Pemilu sehingga tak bisa digunakan lagi.

“Kalau kita lihat kondisi hari ini, Menteri Hukum dan HAM saja menolak menandatangani PKPU tentang larangan eks koruptor untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif karena PKPU tersebut bertentangan dengan UU, apalagi qanun yang bertentangan dengan dua UU,” pungkas Safaruddin.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help