Gubernur Harusnya Melantik

PAKAR hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Zainal Abidin MH dalam kesempatan itu memberikan pandangan

Gubernur Harusnya Melantik
SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI
Suasana sebelum dimulainya rapat pleno KIP Aceh di Hermes Hotel Banda Aceh 

PAKAR hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Zainal Abidin MH dalam kesempatan itu memberikan pandangan berbeda dengan pakar hukum lain dalam melihat polemik pelantikan anggota KIP Aceh.

Menurut Zainal, seharusnya pelantikan itu tidak ditunda karena itu kewenangan sang gubernur sebagaimana diatur dalam UUPA.

“Eksekutif harus melantik karena itu perintah undang-undang. Kalau tidak melantik, maka melanggar norma sepanjang tidak menimbulkan pembatalan. Menurut kajian saya, KPU bisa melantik jika gubernur tidak mau melantik. Itu tidak membatalkan proses yang dilakukan DPRA,” kata Zainal.

Ia menjelaskan bahwa dari isi Pasal 58 yang dibaca dan dipelajarinya tidak disebutkan satu kata pun masa kerja anggota KIP Aceh atau KIP kabupaten/kota bisa diperpanjang. Yang dimaksud dalam pasal itu, menurut Zainal, adalah perpanjangan masa kerja kelembagaannya, bukan anggota KIP.

Zainal mengakui adanya error subject dalam Pasal 58 Qanun Nomor 6 Tahun 2016. “Pasal 58 ayat (1) itu kehilangan subjeknya, error subject. Jika kita lihat pasal itu, sudah hilang subjeknya (karena perpanjangan masa kerja anggota KIP tidak diatur dalam qanun. Yang diatur itu justru perpanjangan lembaganya),” jelas Zainal.

Karena itu, dalam pelaksanaan regulasi ini digunakan asas lex superior derogat legi inferior (peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah). “Qanun itu tidak sesuai, maka bisa kita katakan bertentangan karena tidak sinkron dengan UUPA,” ujarnya.

Begitupun, SK yang sudah dikeluarkan untuk anggota KIP Aceh ini tak bisa dibatalkan lagi, meski Gubernur Aceh tak mau melantik, kecuali ada putusan pengadilan. Menurutnya, proses pelantikan itu untuk memberikan kepastian hukum. “Tapi sekarang tidak ada kepastian hukum (bagi anggota KIP Aceh yang baru) karena tidak dilantik,” demikian Zainal Abidin.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help