Keterwakilan Perempuan di KIP Minim

Keterwakilan kaum perempuan di Komisi Independen Pemilihan (KIP) kabupaten/kota di Aceh masih sangat

Keterwakilan Perempuan di KIP Minim
ARABIYANI, Presidium Forhati Aceh

BANDA ACEH - Keterwakilan kaum perempuan di Komisi Independen Pemilihan (KIP) kabupaten/kota di Aceh masih sangat minim. Hal ini terlihat dari komposisi anggota KIP yang sudah diumumkan dan ditetapkan DPRK di sejumlah daerah.

Data sementara yang dihimpun Forum Alumni Kohati (Forhati) Aceh, sejauh ini baru Kuala Simpang dan Sabang yang pelibatan kaum perempuannya di KIP cukup bagus.

“Di Aceh Utara tidak ada perempuan, Lhokseumawe, Langsa dan Subulussalam juga sama. Nah sebentar lagi kita lihat di Kota Banda Aceh, apakah sama dengan lain?” ucap Presidium Forhati Aceh, Arabiyani, kepada Serambi, Minggu (10/6).

Minimnya pelibatan perempuan di KIP ini sangat disayangkan, sebab, lanjut Arabiyani, persoalan keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu telah diatur secara jelas di dalam undang-undang, baik itu UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maupun Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Aceh.

Di dalam UU No 7 Tahun 2017, pasal 10 ayat 7, disebutkan bahwa komposisi anggota KPU, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota harus memperhatian keterwakilan perempuan sebesar 30 persen.

Hal yang sama juga diatur di dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2016. Dimana pada pasal 5 ayat 4 disebutkan, keanggotaan KIP Aceh dan Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.

“Norma hukumnya ‘memperhatikan’. Di bagian penjelasan qanun ditulis: memperhatikan keterwakilan perempuan 30% apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan,” sebut Arabiyani.

Artinya, lanjut dia, jika sudah memenuhi syarat, maka keterwakilan perempuan di KIP menjadi wajib. Dikatakan memenuhi syarat jika sudah lolos semua tahapan tes di tingkat panitia seleksi (pansel). “Kita ingin norma hukum itu tidak dilanggar DPRK. Untuk apa ada aturan 30% jika aturan itu dilanggar,” pungkasnya.

Arabiyana juga mengutip putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dimana di dalam putusan itu dijelaskan, apabila terdapat perempuan yang telah lulus semua tahapan seleksi dan memenuhi kualifikasi yang sama dengan calon anggota laki-laki, sedangkan anggota perempuan belum ada yang terpilih, maka dalam keadaan tersebut perempuan harus diutamakan untuk menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota.

Dalam kesempatan itu, Presidium Forhati Aceh, Arabiyani, mengungkapkan, pihaknya dan para aktivis perempuan lainnya solid akan memperjuangkan keterwakilan perempuan di KIP kabupaten/kota.

Pihaknya mengaku sedang mendata kabupaten/kota mana saja yang tidak melibatkan perempuan dalam keanggotaan KIP. Terhadap daerah-daerah tersebut, Forhati berencana akan menggugat DPRK ke PTUN.

“Kita serius dan solid dalam mengadvokasi masalah ini. Kita akan kejar hingga ke PTUN,” pungkas Arabiyani kepada Serambi, Minggu (10/6).

Selain menggugat DPRK ke PTUN, Forhati juga akan melakukan kampanye dengan mengajak perempuan dan masyarakat agar tidak memilih calon legislatif (caleg) dan partai yang tidak mementingkan keterwakilan perempuan di KIP.

“Kami mengharapkan keterwakilan perempuan di KIP benar-benar bisa menjadi perhatian DPRK, terutama DPRK Banda Aceh. Sebab Banda Aceh ini ibukota provinsi, contoh bagi kabupaten/kota lain,” demikian Arabiyani.(yos)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help