Ketua Parpol Diminta Pecat Anggota DPRA

Para ketua partai politik (parpol) di Aceh diminta untuk berani memecat oknum anggota DPR Aceh

Ketua Parpol Diminta Pecat Anggota DPRA

* Jika Terbukti Selewengkan Dana Bantuan Pendidikan

BANDA ACEH - Para ketua partai politik (parpol) di Aceh diminta untuk berani memecat oknum anggota DPR Aceh jika terbukti melakukan penyelewengan atau memotong dana bantuan pendidikan tahun 2017 yang diperuntukkan kepada para mahasiswa.

Permintaan itu disampaikan Ketua Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Aceh, Tuanku Muhammad, kepada Serambi, Rabu (13/6) menanggapi berita koran ini sebelumnya berjudul Bantuan Pendidikan Diselewengkan.

“Kami meminta kepada pimpinan partai politik untuk memecat setiap oknum anggota DPR Aceh yang nantinya terbukti terlibat dalam kasus penyelewengan dana bantuan pendidikan bagi mahasiswa Aceh, serta tidak memasukkan namanya dalam daftar caleg tahun 2019 ini,” katanya.

Menurut Tuanku, sikap tegas itu perlu ditunjukkan para ketua parpol karena praktik tersebut sama saja seperti korupsi dan pencurian uang negara. Malah, kasus ini lebih parah lagi karena memanfaatkan mahasiswa untuk meraup keuntungan pribadi.

“Parahnya lagi karena memanfaatkan para mahasiswa yang sebenarnya sedang butuh dana besar untuk kuliah malah dipangkas lebih dari setengah dari dana yang masuk. Jadi jangan kasus narkoba saja yang biasanya dipecat. Tapi ini juga harus dipecat jika terbukti nantinya,” ucap dia.

Karena itu, KAMMI mendesak pihak kepolisian, kejaksaan Aceh, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dapat mengusut tuntas kasus ini. Sebab kasus ini telah merugikan banyak pihak terutama merugikan keuangan daerah dan para mahasiswa Aceh.

“KAMMI mendorong pemerintah Aceh untuk dapat memberikan data yang jelas dan terperinci kepada pihak berwenang agar proses pemeriksaan kasus ini bisa berjalan dengan secepatnya,” kata Ketua PW KAMMI Aceh, Tuanku Muhammad.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah anggota DPR Aceh saat ini diterpa kasus dugaan penyelewengan dana bantuan pendidikan tahun 2017 yang dilakukan dengan cara memotong uang yang sebelumnya diperuntukan untuk mahasiswa hampir 70 persen. Praktik culas tersebut kemudian menjadi temuan Inspektorat Aceh.

Di DPR Aceh saat ini terdapat 81 anggota dewan. Dari jumlah tersebut hanya 24 orang yang mengalokasikan dana aspirasinya untuk bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang membutuhkannya. Akan tetapi, pada tahun 2017 lalu sembilan dari 24 anggota DPRA pengusul dana bantuan pendidikan itu terindikasi kuat memotong atau menyelewengkan dana tersebut.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help