Ketua Parpol Diminta Pecat Anggota DPRA

Para ketua partai politik (parpol) di Aceh diminta untuk berani memecat oknum anggota DPR Aceh

Ketua Parpol Diminta Pecat Anggota DPRA

Di dalam dokumen hasil Pemeriksaan Bantuan Pendidikan Pemerintah Aceh Tahun 2017 yang disampaikan Inspektorat Aceh kepada Gubernur Aceh pada 13 April 2018 disebutkan sembilan nama anggota DPRA yang diduga melakukan penyelewengan bantuan pendidikan itu.

Mereka adalah 1) Iskandar Usman Alfarlaki (Partai Aceh), 2) M Saleh (Partai Golkar), 3) Dedi Safrizal (Partai Nanggroe Aceh), 4) Rusli (Partai Aceh), 5) Ir HT Hasdarsyah (Partai Demokrat), 6) Muhibussabri SAg (Partai Persatuan Pembangunan), 7) Jamidin Hamdani (Partai Demokrat), 8) Yahdi Hasan (Partai Aceh), dan 9) Aminuddin MKes (Partai Golkar).

Kepada kesembilan oknum anggota DPR Aceh tersebut, Tuanku Muhammad meminta kepada setiap oknum DPR Aceh yang telah memotong dana bantuan pendidikan untuk dapat mengembalikan seluruhnya kepada mahasiswa yang berhak menerimanya.

“Semoga kasus ini bisa segera diusut dan siapapun yang secara hukum terbukti bersalah harus dihukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Agar tidak ada lagi oknum DPR Aceh yang memanfaatkan jabatannya untuk mengeruk kekayaan dengan cara memanfaatkan mahasiswa Aceh,” pungkasnya.

Harus serius tangani
Sementara itu, mahasiswa Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Utara meminta Polda Aceh serius menangani kasus penyelewengan pendidikan yang diduga melibatkan sembilan anggota DPR Aceh. Mahasiswa juga mendesak Polda Aceh supaya segera menetapkan sembilan anggota DPRA yang terlibat dalam kasus itu sebagai tersangka.

“Ini sangat memalukan, kita berharap pihak kepolisian serius menangani persoalan ini, meskipun sampai saat ini pihak Polda Aceh sudah melakukan penyelidikan dan memeriksa penerima (mahasiswa) juga pejabat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM),” ujar Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unimal Muslem Hamidi dalam siaran pers yang diterima Serambi kemarin.

Mahasiswa juga mendesak mendesak agar pihak kepolisian juga harus memeriksa anggota-anggota DPRA yang diduga terlibat pemotongan bantuan pendidikan tersebut. “Anggota DPRA yang sudah dinyatakan inspektorat memotong dana dana pendidikan memang harus diperiksa juga nantinya,” kata Muslem Hamidi.

Apalagi anggota DPRA sebagai pengusul beasiswa tersebut juga menerima dana dari hasil pemotongan tersebut. “Ini kita duga juga sudah direncanakan sejak awal. Artinya, sejak perencanaan anggaran pada saat anggota DPRA ini mengusulkan bantuan pendidikan melalui dana aspirasi mereka ini kita duga sudah ada rencana akan pemotongan dana tersebut,” ujar Muslem.

Sementara itu, Razjis Fadli aktivis Mahasiswa Fakultas Hukum Unimal juga menyatakan hal serupa. Mahasiswa berharap agar polisi segera menetapkan para anggota DPRA yang terlibat tersebut sebagai tersangka. “Ada dua alasan kita desak demikian, pertama mengingat pemilihan legislatif tidak lama lagi, jadi jika sudah ditetapkan rakyat sudah tau siapa yang korup sehingga tak salah pilih,” ujar Razjis.

Persoalan kedua, Aceh pada saat ini sudah darurat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dengan ditetapkan tersangka akan menjadi ‘obat’ bagi pejabat lain yang ingin melakukan tindak pidana serupa. “Kita sebagai mahasiswa wajib mengawal kasus ini apalagi ini menyangkut hak kita sebagai mahasiswa, jika dana mahasiswa saja sudah berani dimainkan apalagi uang rakyat biasa yang tidak tahu-menahu soal anggaran” ujar Razjis. (mas/jaf)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help