Kodim 0101/BS Rakor Pencegahan Karhutla

Kemarau panjang yang diprediksi berakhir September 2018, mendorong Kodim 0101/BS memperkuat rapat koordinasi (rakor)

Kodim 0101/BS Rakor  Pencegahan Karhutla
Pangdam Iskandar Muda (IM), Mayjen TNI Teuku Abdul Hafil Fuddin menggunakan motor trail saat melihat langsung lokasi kebakaran lahan warga, di Desa Ujung Padang, Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan, Selasa (12/6). SERAMBI/BUDI FATRIA 

BANDA ACEH - Kemarau panjang yang diprediksi berakhir September 2018, mendorong Kodim 0101/BS memperkuat rapat koordinasi (rakor) sebagai wujud pencegahan dan upaya penanggulangan, bila terjadi musibah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Rakor yang diadakan di aula Kodim 0101/BS, Jumat (22/6) pagi itu mengusung tema komunikasi sosial (komsos) bersama komponen masyarakat mewujudkan NKRI berdaulat dan sejahtera.

Dandim 0101/BS, Kolonel Inf Iwan Rosandriyanto SIP, menjelaskan, digelarnya rakor itu sebagai upaya pencegahan dan menanggulangi jika terjadi karhutla, khususnya di Aceh Besar dan Banda Aceh. Termasuk, mempersiapkan berbagai langkah-langkah strategis yang perlu dikoordinasi bersama instansi terkait melibatkan seluruh komponen masyarakat bila terjadi karhutla.

“Hari ini kita berada di sini, bertujuan membulatkan tekat serta mensinergikan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menghadapi musim kemarau yang terjadi saat ini, termasuk potensi terjadinya karhutla di wilayah kita,” kata Dandim.

Ia menjelaskan upaya preventif perlu dilakukan, sehingga dapat meminimalisir terjadi suatu musibah, salah satunya karhutla. Karena itu, lanjutnya semua pihak harus dilibatkan dalam upaya penangganan dan pencegahan suatu bencana itu terjadi dan diharapkan itu akan memperkuat komitmen bersama.

Bagi prajurit TNI, khususnya Kodim 0101/BS sebut Kolonel Iwan dalam menghadapi karhutla cukup siap. “Kita menginginkan semua pihak punya komitmen, saling bergandengan tangan serta mengambil langkah-langkah seperti apa bila terjadi suatu musibah,” ungkap Dandim 0101/BS.

Dia menjelaskan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tugas TNI terbagi dua, salah satunya Operasi Militer Selain Perang (OMSP). “Pada sub pasal tersebut dijelaskan perbantuan TNI pada pemerintah daerah termasuk penanggulangan bencana alam karhutla. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, mulai pemasangan spanduk pencegahan di berbagai tempat sampai menjelaskan sanksi pelanggaran dan pidana bagi pelaku yang membakar hutan,” pungkas Kolonel Iwan.

Rakor itu juga menghadirkan narasumber Bupati Aceh Besar, Ir Mawardi Ali, Kapolres AKBP Heru Suprihasto SH, Kepada BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil dan Kepala BMKG Kelas I SIM Blangbintang Fachkrurazi SP.(mir)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved