Blokir Data Adminduk Mestinya Jadi Iktibar

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil memutuskan (memblokir)

Blokir Data Adminduk Mestinya Jadi Iktibar
SERAMBINEWS.COM/MUHAMMAD NAZAR
Warga antre untuk merekam E-KTP di Disdukcapil Pidie 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil memutuskan (memblokir) jaringan pengiriman data dan aktivasi data kependudukan Aceh Tenggara (Agara) sejak Kamis (21/6). Penyebabnya disebut-sebut karena Bupati Agara memutasi pejabat Disdukcapil dengan cara yang tak sesuai dengan Permendagri Nomor 76 Tahun 2015.

Informasi diputuskannya jaringan data yang terkait administrasi kependudukan (adminduk) itu diketahui sejak Kamis lalu dan dibenarkan oleh Sekretaris Disdukcapil Agara, Firman Desky SSTP, sebagaimana diberitakan Harian Serambi Indonesia, Minggu kemarin.

Menurut berbagai sumber, penyebab diputusnya jaringan pengiriman data dan aktivasi data kependudukan Agara itu lantaran tiga pejabat Disdukcapil Agara dimutasi dan dipromosikan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di Lingkungan Disdukcapil.

Terkait masalah ini, pihak Disdukcapil Agara sudah menyurati Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Agara, tapi belum ada tanggapan.

Nah, pemblokiran data adminduk ini pastilah berdampak luas. Mulai dari tak bisa lagi dilakukan input data untuk pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) baru sampai dengan terkendalanya data kelahiran baru untuk dientri ke dalam kartu keluarga (KK). Ekses lainnya adalah terhambatnya proses administrasi untuk layanan pengobatan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan maupun Ketenagakerjaan.

Kejadian ini sangat kita sesalkan karena bupati sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di kabupaten mestinya tahu bahwa untuk memutasi pejabat di lingkungan Disdukcapil tidak boleh sembarangan. Bupati harus lebih dahulu mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari Gubernur Aceh. Manakala persyaratan atau ketentuan ini dilangkahi, ya jangan kaget kalau akibatnya memang seperti ini.

Selain itu, bupati bersama wakil bupati dan sekretaris daerah seharusnya juga tahu bahwa pemblokiran data adminduk itu pernah terjadi di beberapa daerah lainnya di Indonesia. Sebabnya juga sama, yakni karena pemutasian pejabat di Disdukcapil setempat tak sesuai dengan Permendagri Nomor 76 Tahun 2015.

Kejadian ini harus benar-benar menjadi iktibar (pengajaran) bagi Bupati Agara maupun bagi seluruh bupati dan wali kota se-Aceh. Tak terkecuali bagi Pemerintah Aceh. Tapi sebetulnya, Bupati Agara bisa memedomani sikap Gubernur Aceh yang hingga kini belum memutasi Kepala Dinas Registrasi Aceh karena persyaratan untuk pergantian belum terpenuhi.

Sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, bupati, wali kota, dan gubernur hendaknya jangan pernah amnesia terhadap ketentuan Permendagri Nomor 76 Tahun 2015 itu. Sebab, begitu dilanggar atau dilangkahi maka akibatnya fatal seperti yang kini dialami Pemkab Agara.

Tahanlah ambisi untuk memutasi, termasuk mempromosikan pejabat di lingkungan Disdukcapil karena regulasi yang mengaturnya memang sudah ada. Pastikan terlebih dahulu bahwa apa yang diatur di dalam Permendagri itu tak lagi dilangkahi dan rekomendasi dari gubernur sudah didapat, barulah proses mutasi dilakukan.

Harus tetap dipahami bahwa data kependudukan itu merupakan sesuatu yang strategis. Ia terkait dengan banyak aspek, termasuk pemilihan umum. Jadi, pengelolaan datanya harus terpusat (sentralistik), meski datanya dihimpun oleh pemerintah di tingkat kabupaten/kota. Entri data maupun perubahan datanya juga tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Yang boleh punya akses ke sumber data kependudukan itu hanyalah mereka yang diberi password oleh Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri dan tentunya sudah ikut bimbingan teknis (bimtek) mengenai itu.

Oleh karenanya, memutasi secara dadakan orang yang memiliki kualifikasi seperti itu di Disdukcapil, sama artinya dengan tindakan bunuh diri di bidang adminduk. Jadi, untuk seluruh Aceh cukuplah Agara saja yang mengalami nasib sesial ini, jangan sampai terulang di kabupaten lain. Pemkab Agara pun harus segera mengakhiri realitas yang menyakitkan ini dengan mengembalikan tiga pejabat yang dimutasi tersebut ke posisi awal di Disdukcapil Agara atau pastikan dulu mendapat rekomendasi dari Gubernur Aceh sebagai syarat mutlak pemutasian ketiga pejabat tersebut. Makin cepat bertindak, makin baik.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved