Opini

Netralitas PNS/ASN di Pilkada

SATU dinamika dan masalah penting dalam Pilkada adalah keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS)

Netralitas PNS/ASN di Pilkada
Warta Kota

Oleh Kamaruddin Andalah

SATU dinamika dan masalah penting dalam Pilkada adalah keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS), yang kini disebut aparatur sipil negara (ASN). Memang, dari segi jumlah, ASN di suatu daerah termasuk di Pidie Jaya (Pijay) --satu kabupaten di Aceh yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2018-- sangat kecil jumlahya dibandingkan total jumlah pemilih. Tapi jangan lupa, ASN rata-rata memiliki status sosial yang tinggi. Sehingga dukungan mereka ke satu pasangan calon (paslon) potensial memiliki efek berlipat di masyarakat dan pemilih.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Soni Sumarsono, memberitahukan bahwa Mendagri telah mengeluarkan Surat Edaran yang mengingatkan agar seluruh ASN menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 ataupun Pilpres dan Pileg Serentak 2019. Surat Edaran juga memuat sanksi untuk ASN yang terbukti tidak netral, mulai dari surat teguran hingga pemberhentian dari jabatan. Khusus di Aceh pada Pilkada serentak 2018 ini selain Pidie Jaya juga Aceh Selatan dan Kota Subulussalam turut menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan Pilkada Serentak 2018.

Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb), Setiawan juga mengkonfirmasi pernyataan pihak Kemendagri, Bahwa Kemenpan-RB telah bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi ASN (KASN) untuk mengawasi netralitas ASN dan mengadakan sosialisasi bersama.

Netralitas ASN diuji
Jadi pada masa inilah netralitas ASN diuji. Netralitas adalah keadaan dan sikap tidak memihak atau bebas. Dasar hukumnya diatur dalam UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, netralitas PNS dan kebebasan dari intervensi politik sangat ditekankan sebagai bagian penting untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan menjadi unsur perekat persatuan dan kesatuan NKRI. UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakikota, kemudian Surat Edaran Komisi ASN (SE KASN) Nomor B-2900/KASN/11/2017 tertanggal 10 November 2017 tentang pengawasan netralitas pegawai ASN pada Pilkada Serentak 2018, lalu surat Menpan-RB No.B/71/M. SM 00.00/2017 tertanggal 27 Desember 2017 tentang pelaksanaan netralitas ASN pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018/Pileg 2019 dan Pilpres 2019.

Dalam PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 ayat (15), disebutkan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pelarangan keterlibatan PNS juga telah dikuatkan dengan SE Menpan RB No.B/2355/M.PANRB/07/2015 tentang Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Larangan ini bukanlah dengan maksud membatasi hak asasi manusia dari ASN. Namun hal ini adalah upaya menjaga PNS dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin persatuan ASN, sehingga dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang diberikan sebagai pelayan masyarakat.

Mengapa ASN menjadi media yang menguntungkan untuk memenangkan calon kepala daerah? Karena diyakini oleh para kandidat pemilihan kepala daerah bahwa satu orang ASN dapat menarik lima sampai sepuluh suara atau lebih. Hal pertama yang perlu dipertimbangkan dalam proses pilkada adalah, apakah ASN akan bertahan untuk tidak ikut berpihak pada salah satu calon kepala daerah. Yang kedua, apakah para calon kepala daerah tidak tertarik untuk memanfaatkan potensi ASN.

Diakui atau tidak, banyak ASN yang memanfaatkan momentum pilkada untuk mengubah nasib menjadi lebih baik. ASN dan kandidat sama-sama tertarik untuk bekerja sama memenangkan pilkada, apalagi jika kandidat berasal dari pejabat lama yang ikut menjadi calon.

Fenomena keterlibatan oknum ASN dalam serangkaian kegiatan kampanye dan sosialisasi untuk memenangkan peserta pilkada, mengindikasikan bahwa peraturan tentang netralitas PNS belum ditegakkan untuk mencegah penyelewengan birokrasi. Larangan dengan jelas dipahami, namun jika tidak disertai dengan penegakan sanksi akan menciptakan zona nyaman bagi oknum PNS untuk terlibat dalam suksesi pemilihan kepala daerah disetiap negeri yang menyelenggaran Pilkada.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved