Home »

Opini

Opini

Korupsi Dana Aspirasi

PERBINCANGAN terkait menguapnya beasiswa dana aspirasi anggota dewan cukup menghebohkan publik Aceh

Korupsi Dana Aspirasi

Oleh Yusrizal

PERBINCANGAN terkait menguapnya beasiswa dana aspirasi anggota dewan cukup menghebohkan publik Aceh dan sosial media akhir-akhir ini. Peristiwa ini tentu cukup memalukan, sekaligus memilukan bagi bangsa Aceh. Bagaimana tidak, praktik pemotongan liar beasiswa dana aspirasi tersebut berpotensi korupsi dan menimbulkan kerugian negara. Begitu mudahnya penyimpangan Dana Aspirasi terjadi, karena kurangnya pengawasan terhadap penyaluran dana tersebut. Hal inilah yang disinyalir menjadi biang, bahwa Dana Aspirasi menjadi bancakan yang renyah bagi oknum-oknum anggota dewan penikmat dana ilegal.

Padahal sejatinya anggota dewan harus berupaya menyejahterakan masyarakat melalui berbagai paket kebijakan dan anggaran yang tersedia sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi mereka. Satu program kebijakan yang harusnya mampu menjadikan Aceh semakin bermartabat, berkualitas adalah melalui penyaluran beasiswa Dana Aspirasi yang transparan dan akuntabel sejatinya menjadi prioritas. Minusnya nurani untuk membangun peradaban intelektual Aceh saat ini, mendorong perilaku korup dan ujung-ujungnya terjadinya instabilitas sosial.

Beragam tanggapan atas penyimpangan (korupsi) beasiswa dana aspirasi dewan-pun tak terelakkan terjadi. Pernyataan bahwa penyimpangan dana aspirasi tersebut sangat kental dengan nuansa politis, tentu tak dapat dibenarkan secara hukum dan moral. Bagaimana tidak, penyelewengan dana aspirasi yang bersumber dari keuangan negara yang berasal dari rakyat, harus dianggap politis?. Menurut saya, setiap pencuri uang rakyat dan merugikan keuangan negara haruslah disebut sebagai suatu kejahatan, dan perbuatan tersebut tanpa pembenaran dengan dalih apapun juga. Apalagi kejahatan tersebut teroganisir dengan rapi, maka peran penegak hukum untuk mengungkap kejahatan ini menjadi tugas yang harus diselesaikan secara cepat, tepat dan profesional.

Penegakan hukum
Mengungkap kasus ini tidak bisa hanya melihat dari hulunya saja, melainkan juga harus dilihat di hilirnya. Masalah ini sepertinya tidak hanya melibatkan beberapa pihak saja, namun harus dilihat dalam konstruksi hukum secara lengkap dan detail. Dalam kajian hukum pidana disebut deelneming (penyertaan tindak pidana). Pengungkapan aktor intelektual dalam kasus ini menjadi sangat relevan untuk mengembalikan marwah dan martabat anggota dewan. Harus diyakini bahwa dalam kasus ini tidak semua anggota dewan terlibat. Meskipun prinsip praduga tak bersalah harus menjadi tonggak dalam mengadili tindak pidana ini.

Perihal kejahatan korupsi yang terjadi dalam kasus beasiswa dana aspirasi setidaknya mengandung dua unsur utama, yaitu pengkhianatan dan penyalahgunaan wewenang dalam amanat kekuasaan yang telah dipercayakan oleh rakyat menyangkut pengelolaan dana publik. Tentunya dalam pandangan Islam perbuatan korupsi sangat bertentangan dengan maqashid al-syari’ah (tujuan hukum Islam), karena sejatinya korupsi merupakan pengkhiatan terhadap prinsip amanat. Harusnya prinsip menjaga amanat harus terus dipelihara oleh setiap anggota dewan, karena sejatinya kemuliaan sebuah kedudukan terhormat ada pada perilakunya.

Anggota Dewan merupakan suatu komunitas pemimpin terhormat yang berasal dari rakyat. Mengenai uraian tersebut sebuah buku mengenai telaah fiqih korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang berjudul “Koruptor Itu Kafir” menyebutkan bahwa Setiap pemimpin yang bersih tidak memiliki sikap fir’aunisme, akuisme dan versted interest. Akhlak seorang pemimpin telah digariskan bahwa jabatan dan kepemimpinan adalah amanat bukan hak. Oleh karena itu, dia tidak boleh sewenang-wenang menggunakan amanat untuk kepentingan pribadi atau golongan, apalagi menyalahgunakan kekuasaan. Sebagai pengemban amanat rakyat dia tidak boleh mengambil keputusan secara pribadi menurut ukuran dan seleranya sendiri.

Persoalan skandal korupsi beasiswa dana aspirasi ini hendaknya menjadi perhatian bersama semua elemen, terutama penegak hukum karena berbagai alat bukti dan barang bukti sudah menyebar dan menjadi pintu masuk untuk mengusut kasus ini secara tuntas. Walaupun prinsip presimption of innocence (praduga tidak bersalah) menjadi pedoman untuk menindaklanjuti kasus ini. Setidaknya, kasus ini membuka mata banyak pihak, bahwa bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa sangat rentan diselewengkan oleh pihak-pihak berjiwa tamak dan tidak bertanggung jawab. Persoalan ini harus murni diselesaikan secara hukum, karena terkait kerugian negara dan masyarakat penerima beasiswa.

Perlunya audit
Berkaca pada kasus ini, sangat penting untuk dilakukannya audit investigatif terkait badan atau lembaga penyalur beasiswa di Aceh. Ini menjadi bagian penting, sebagai upaya kontrol sosial terhadap pengelolaan keuangan Aceh dibidang pendidikan. Guna mewujudkan Aceh Carong, anasir-anasir yang memberi ruang terhadap menguapnya dana beasiswa bisa dideteksi sejak awal digulirkan. Oleh seba itu, audit sangat diperlukan untuk mempermudah melihat penyaluran dan penyelewengan dana tersebut.

Begitu juga dengan beasiswa yang berasal dari dana aspirasi anggota dewan, selama ini nampaknya kurang transparan. Harusnya proses dari awal hingga pencairan bisa dilaporkan secara jelas, supaya tidak ada praduga bahwa dana tersebut diselewengkan. Publikasi dana aspirasi sebagai upaya tranparasi bisa dilakukan melalui media cetak atau website yang bisa diakses oleh setiap pengusul dan penerima setiap saat.

Hal ini dilakukan untuk mencegah praktek-praktek liar korupsi beasiswa. Mesti dipahami bahwa, dana aspirasi tersebut bukan dana pribadi setiap anggota dewan, melainkan dana yang dititipkan kepada setiap anggota dewan untuk dikelola secara tepat, akuntabel serta tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Bukan malah sebaliknya, disulap untuk dikorupsi dengan cara memperkaya diri secara melawan hukum dan moral.

Mencari pendapatan hidden income, tentu tak tak dilepaskan dari biaya politik yang mahal saat ini. Sehingga upaya-upaya memperoleh dana illegal di luar penghasilan menjadi tren yang negatif. Oleh sebab itu, seyogiyanya setiap partai politik harus memiliki sistem penyaringan anggota dewan yang selektif dengan melakukan tracking terhadap pribadi calon anggota dewan yang akan diusulkan nantinya. Pengaderan calon anggota dewan harus terbebas dari perilaku korupsi dan bermental rakus, sehingga beasiswa Dana Aspirasi pun tak luput dari praktik korup.

Pada akhirnya, tolok ukur yang harus dilakukan dalam menegakkan hukum dalam perkara ini, harus murni diselesaikan melalui jalur hukum. Penegakannya pun diharapkan memenuhi ekspektasi kepentingan dan keadilan masyarakat (social order), bukan sebaliknya hanya untuk mengupayakan tertib hukum (law and order). Penyimpangan dana beasiswa pendidikan saat ini, sebenarnya telah mencedari nilai keistimewaan Aceh di bidang pendidikan. Bukankah nilai-nilai keistimewaan itu telah lama diperjuangkan? Semoga saja pemajuan pendidikan Aceh tidak sekadar hanya slogan, karena pengelolaan dananya tak transparan alias meukabom. Nah!

* Yusrizal, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe. Email: yusrizal@unimal.ac.id

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help