Mihrab

Perdana di Nusantara

JULUKAN yang melekat “Aceh Serambi Mekkah” bukan tanpa alasan. Aceh memiliki hubungan erat dengan Tanah Arab

Perdana di Nusantara

Oleh; Hermansyah Khan
(Ahli Naskah Kuno Aceh)

JULUKAN yang melekat “Aceh Serambi Mekkah” bukan tanpa alasan. Aceh memiliki hubungan erat dengan Tanah Arab, sejak awal Islam masuk ke Aceh, baik melalui Pasai, Peureulak, Pande maupun Lamuri. Hubungan tersebut telah terjalin sejak adanya interaksi proses Islamisasi dan terus terbina dalam kondisi apapun, walaupun keduanya memiliki latar belakang, iklim, dan cuaca yang berbeda.

Periodenisasi haji orang Aceh tersebut diklasifikasi oleh Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad ke dalam 4 tahap. Tahap pertama adalah ulama-ulama Arab yang berkiprah langsung di Aceh. Tahap kedua merupakan ulama Aceh (lokal) yang berhaji dan menuntut ilmu di sana hingga menjadi ulama dan tokoh terkemuka saat balik ke Aceh.

Tahap ketiga adalah ketika orang Aceh pergi ke Tanah Arab dan kembali ke Aceh sebagai pembaharu, reformis, dan sebagian besar menjadi spirit perjuangan melawan penjajah. Tahap terakhir ketika era okupasi Belanda di Tanah Aceh. Era terakhir ini memberi efek besar terhadap perkembangan (Kesultanan) Aceh.

Pada masa kesultanan Aceh hingga kolonial Belanda, Sabang menjadi pintu utama masuk-keluarnya kapal-kapal Eropa, Turki, dan Cina. Pada masa Belanda, Sabang juga menjadi tempat strategis untuk pengaturan dan kontrol terhadap tingkah laku para pejuang Aceh serta embarkasi haji di Nusantara.

Keserakahan Belanda dalam menguasai aktivitas haji di Aceh, khususnya wilayah Sabang, membuat banyak para petinggi Aceh mengeluh atas sikap tersebut. Sarakata yang dicap oleh 63 pemuka agama atau petinggi dari perwakilan Aceh memprotes atas sikap Belanda tersebut, diajukan ke Khalifah Utsmaniyyah (Ottoman Turki).

Walau demikian, dalam kurun akhir abad ke-20 dan hingga awal periode kemerdekaan Indonesia, kolonial Belanda tetap bersikukuh untuk pengelolaan, sehingga pembangunan infrastruktur dibangun sangat luas disertai pengelolaan para jamaah haji melalui embarkasi Sabang.

Pemilihan Sabang sebagai embarkasi dan area karantina bukan tanpa alasan, Pulau sabang dan kepulauan sekitarnya merupakan wilayah strategis yang sulit dijangkau oleh para penguasa dari Kesultanan Aceh dan sekaligus dari para pejuang Aceh yang melawan Belanda. Oleh Karena itu, infrastruktur yang dibangun di kepulauan ujung Barat Indonesia dapat disebut lengkap dan permanen.

Tata kelola administrasi yang semakin dipersulit, termasuk wajib bayar pajak perjalanan melalui jalur tersebut, surat izin untuk haji dari pihak kolonial Belanda hingga wajib karantina sebelum berangkat ke tanah suci, dan sekembalinya dari tanah haram tersebut. Kini Dokumen-dokumen surat izin administrasi tersebut dapat ditemui di museum Volkenkunde Belanda.

Surat izin haji merupakan salah satu cara mengontrol orang Aceh sekaligus dokumen wajib lapor pascapulang dari Haramain. Dalam laporan pimpinan Belanda, para pemuka agama atau hampir setiap jamaah haji asal Aceh sekembali dari haji timbul semangat menentang Belanda, bahkan sebagiannya menjadi pemimpin perang.

Oleh karena itu, salah satu cara mengetahui gerak-gerik tersebut dengan memberi gelar sosial agama dengan sebutan “haji” untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah menembus laut Arab. Dengan gelar tersebut Belanda lebih mudah mengawasi gerakan pada haji di Aceh dan Nusantara, sekaligus memberikan status berbeda dengan masyarakat awam, yang hingga kini masih melekat di tengah masyarakat.(*)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help