KPU Harus Bersikap

Pengamat Politik dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Dr Effendi Hasan MA, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI

KPU Harus Bersikap
Effendi Hasan

* Selesaikan Polemik Pelantikan KIP Aceh

BANDA ACEH - Pengamat Politik dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Dr Effendi Hasan MA, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk segera menyelesaikan polemik pelantikan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Menurutnya, pengambilalihan KIP Aceh oleh KPU tidak mungkin berlangsung lama, meningat tahapan Pemilu di Aceh terus bergulir.

Demikian antara lain disampaikan oleh Effendi saat menjadi narasumber dalam diskusi publik ‘Mencari Solusi dan Mendorong Penyelesaian Polemik Pelantikan KIP Aceh’ yang digelar oleh Laboratorium Ilmu Politik FISIP Unsyiah dan FLSM Aceh, di Banda Aceh, Jumat (29/6).

“Saya lihat KPU hanya berpangku tangan, tidak ada solusi. Upaya ada tapi tidak konkret. KPU harus segera menyelesaikan polemik pelantikan KIP Aceh ini,” katanya.

Dia mempertanyakan, apakah KPU tidak pernah memperkirakan bagaimana implikasi jika pengambilalihan KIP Aceh oleh KPU RI berlarut, terutama implikasi terhadap penyelenggara pemilu di kabupaten/kota yang beberapa bulan ke depan juga akan berakhir masa jabatannya?.

“Apakah KPU juga akan mengambil alih tugas mereka? Belum lagi implikasi terhadap PPK yang juga akan habis masa jabatan mereka, pasti juga akan terkatung-katung,” jelas Effendi.

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini, KPU RI masih mengambil alih kerja KIP Aceh, lantaran tujuh komisioner KIP Aceh hasil rekrutmen DPRA tidak dilantik oleh Gubernur Aceh, karena dianggap berbentur dengan Pasal 58 Qanun Nomor 6 Tahun 2016, di mana disebutkan komisioner KIP Aceh boleh diperpanjang masa jabatan mereka jika sedang dalam tahapan pemilu.

Dalam diskusi, Effendi juga mengatakan, sebenarnya polemik pelantikan KIP Aceh tidak akan terjadi jika koordinasi internal antara eksekutif dan legislatif berjalan mulus.

“Ada komunikasi yang terputus, misalnya dari awal proses rekrutment oleh pansel, walau tidak harus, mestinya pansel koordinasi dengan eksekutif, minta pandangan sehingga berdasarkan masukan Pak Gubernur bisa menyampaikan ada persoalan Qanun Nomor 6, tapi ini tidak berjalan,” katanya.

Selain itu, kata Effendi, pansel juga perlu berkoordinasi dengan KPU, meminta pandangan tentang perekrutan anggota KIP yang sudah berakhir. Menurutya, KPU tidak tahu adanya Qanun Nomor 6, sekalipun salah satu Komisiner KPU RI, Ilham Saputra, berasal dari Aceh.

“Nah, proses koordinasi ini tidak berjalan, buktinya KPU menghargai kerja DPRA untuk itu, apakah ini pembiaran atau apa, sehingga kasus ini berkembang saat gubernur menyatakan tidak akan melantik karena ada hambatan qanun,” kata Effendi.

Soal pengambilalihan kerja KIP Aceh, memang kebijakan tersebut harus dilakukan oleh KPU untuk mengisi kekosongan kepemimpinan KIP Aceh terutama untuk melanjutkan tahapan Pemilu yang sedang berlangsung.

“Namun yang menjadi pertayaan sampai kapan? Kita maklum jika satu minggu, sebulan atau dua bulan. Nah, ini apakah KPU akan mengambil alih satu tahun atau sampai dua tahun?,” demikian Dr Effendi Hasan MA.

Selain, Effendi, adapun narasumber lainnya yang hadir dalam diskusi adalah, Ketua Banleg DPRA, Abdullah Saleh, Jubir Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Zainal Abidin, dan Pengamat Politik dan Keamanan Aceh, Aryos Nivada.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help