DPRA Minta KPU Cabut Surat Keputusan Kuota Caleg 100%

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencabut atau membatalkan

DPRA Minta KPU Cabut Surat Keputusan Kuota Caleg 100%
DOK SERAMBINEWS.COM
Tgk Muharuddin 

BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencabut atau membatalkan surat keputusan yang mengatur kuota caleg 100 persen dari jumlah kursi di setiap daerah pemilihan yang diusul partai politik pada Pemilu Legislatif 2019. DPRA juga akan menyampaikan langsung hal itu ke Komisioner KPU RI dalam pertemuan hari ini di Jakarta.

“Rencana kita hari ini (kemarin -red) mau jumpa, tapi mereka (komisioner KPU) baru mendarat pesawat, jadi kita agendakan besok (hari ini -red ), tidak mungkin kita paksa hari ini. Kita akan sampaikan soal kuota caleg 100 persen itu. Iya kita minta dibatalkan,” kata Muharuddin saat dihubungi Serambi dari Banda Aceh, Selasa (3/7).

Muhar mengatakan, kuota caleg di Aceh untuk Pileg 2019 harus 120 persen, mengacu pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2003 tentang partai politik lokal (Parlok) yang juga mengatur tentang pengajuan kuota caleg 120 persen yang selama ini berlaku di Aceh. “Seperti yang sudah sering disampaikan oleh mayoritas anggota DPRA, bahwa di Aceh ada qanun, jadi kuota caleg di Aceh harus mengacu pada qanun yaitu 120 persen,” kata Muharuddin.

Muhar juga akan menyampaikan ke KPU, meski qanun itu sebenarnya untuk partai lokal, namun sebenarnya juga diharapkan berlaku untuk partai nasional yang berkompetisi pada Pileg 2019 di Aceh. “Ada semangat kebersamaan dari parrnas di Aceh meminta hal yang sama, ini kita lihat apakah nanti akan diakomodir oleh KPU atau seperti apa,” kata Muharuddin.

Sebagaimana diketaui, KPU RI mengeluarkan surat keputusan bernomor: 608/PL. 01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tertanggal 25 Juni 2018. Surat keputusan itu mengatur tentang syarat pengajuan calon anggota DPRA/DPRK di Aceh yang didaftarkan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 ke KIP Aceh atau KIP kabupaten/kota. Setiap parpol yang ada di Aceh, termasuk partai lokal, wajib mengusulkan jumlah calon legislatif (caleg) ke KIP untuk mengikuti Pemilu 2019 dengan kuota 100 persen dari jumlah kursi di setiap daerah pemilihan.

Selain soal kuota caleg, dalam pertemuan dengan KPU hari ini, Ketua DPRA, Tgk Muharuddin bersama anggota lainnya juga akan menyampaikan polemik pelantikan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang hingga saat ini belum ada solusinya karena gubernur belum mau melantiknya. “Yang jelas ini kan agenda nasional, pileg dan pilpres ini agenda nasional, jadi tidak boleh terhambat. KPU dan Mendagri harus mengambil langkah percepatan supaya tidak terkatung-katung seperti ini,” demikian Ketua DPRA, Tgk Muharuddin. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved