Home »

Opini

Opini

Demokrasi dan Politik Kesepakatan

SISTEM politik dan tatakelola modern yang diperkenalkan oleh negara Inggris melibatkan ide demokrasi

Demokrasi dan Politik Kesepakatan
SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI

Oleh Taufiq Abdul Rahim

SISTEM politik dan tatakelola modern yang diperkenalkan oleh negara Inggris melibatkan ide demokrasi. Pada satu sisi, ide demokrasi lahir dari evolusi pemikiran politik Barat yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Ini dimaksudkan bahwa parlemen (legislatif) berperan dalam menetapkan dan meluruskan kebijakan yang melibatkan kepentingan rakyat antara eksekutif dan legislatif (pemerintahan). Karena itu, melalui wakil rakyat di parlemen bertanggung jawab langsung kepada rakyat.

Dengan adanya sistem perwakilan terhadap kepentingan rakyat ini, maka sistem demokrasi ini disebut demokrasi tidak langsung. Demokrasi inilah yang dipraktikkan oleh sebagian besar negara demokrasi di dunia, termasuk Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, Pakistan, India, Brazil, Argentina dan lain-lain. Adanya risiko dalam sistem demokrasi tidak langsung adalah terdapat usaha mayoritas rakyat dalam mengawasi perilaku pemerintahan (eksekutif dan legislatif) yang berkuasa agar tidak merugikan rakyat. Ini terutama terhadap keperluan masyarakat luas, fungsi tradisional negara yang semestinya dilaksanakan pemerintah yang berkuasa.

Demikian juga ada celah politik antara rakyat dengan pemerintah sangat lebar, maka dikhawatirkan akan tebentuk “sub-culture” di kalangan anggota parlemen (legislatif) dan selanjutnya pemerintah yang berkuasa yang menjauhkan diri dari rakyat yang memilihnya. Kondisi ini merupakan kritikan yang dikemukakan Schumpeter (1947) terhadap sistem demokrasi liberal barat.

Secara realitas jurang yang berlaku antara pemerintah dengan rakyat, ini sekaligus mempengaruhi rakyat untuk mengawasi perilaku pemerintahan yang merupakan derajat ataupun tahapan demokrasi dalam sistem politik. Kekuasaan antara “batasan dan keseimbangan” yang ada pada rakyat bersifat musiman, yakni melalui proses pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah dan presiden (Pilkada dan Pilpres) biasa dilaksanakan lima tahun sekali. Pemerintah mempunyai waktu lima tahun untuk menetapkan undang-undang yang mungkin merugikan kepentingan rakyat.

Sistem partai
Pemerintah yang tidak memisahkan kekuasaan yang diukur dari asumsi dasar Montesquieu, dan ini diperkuat oleh sistem partai yang dominan dalam bentuk fraksi pendukung. Sistem politik seperti ini tidak bersifat demokrasi yang sesungguhnya. Dalam kehidupan masyarakat pluralistik yang berwajah ganda berkaitan dengan isu demokrasi dan pendemokrasian politik. Kondisi ini dapat saja meluas dan menyempit landasan demokrasi kontemporer yang mendukungnya. Dalam konteks Indonesia (nasional) dan Aceh (lokal) aspek demokrasi menggunakan dua variabel terpenting sistem demokrasi, yakni persaingan dan perwakilan (Jackson dan Jackson; 1997).

Sesunguhnya aspek persaingan menggambarkan gerakannya kearah sistem politik yang lebih formal dan ada kaitan langsung dengan pembagian kekuasaan. Secara khusus rujukannya kepada partai pemerintah yang berkuasa di parlemen/legislatif (koalisi PDIP, Partai Golkar, Partai NasDem, Hanura, PKB dan lainnya) pada konteks partai politik lokal Aceh (koalisi Partai Aceh, Partai Golkar, PAN, dan lain sebagainya) yang mewakili berbagai struktur dan unsur masyarakat, daerah dan suku bangsa. Rumusan demokrasi yang digunakan untuk memenuhi berbagai tuntutan dan kepentingan dalam masyarakat, ini dikenal sebagai kesepakatan.

Berdasarkan perspektif perwakilan yang lebih menggerakkan proses pendemokrasian, memberikan gambaran peranan masyarakat sipil atau agensi politik, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mempengaruhi sistem politik pada tingkatan yang lebih luas. LSM memperjuangkan hak asasi manusia (HAM) dan suku bangsa yang universal, lingkungan, advokasi, pendidikan, kesehatan, budaya, kepentingan ekonomi rakyat dan lain-lain. Dalam konteks politik nasional dan lokal kecenderungan yang terlihat jelas popularitas otoriter (autoritariant populism) model ini diperkenalkan oleh Anne Munro-Kua (1998), atau perspektif lainnya kesepakatan paksaan (coercive consociationalism) dipopulerkan oleh Mauzy (1995), ini tidak diartikan gerakan kearah politik perwakilan yang tertutup.

Pada dimensi aspek “otoriter” ini terlihat nyata dalam politik konteks nasional dan lokal, sehingga aspek “persaingan” tidak lagi terkesan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat atau tampak sebagai memiliki risiko politik yang lebih tinggi. Dalam hal ini, aspek persaingan akan melibatkan usaha langsung dan mungkin juga lebih bersifat perbedaan. Dalam kondisi seperti ini alternatif terbaik adalah dengan merujuk kepada aspek “perwakilan” yang mempunyai risiko politik yang relatif rendah. Memperluas daerah ataupun ruang/daerah “perwakilan” adalah sesuatu yang baik terhadap kekuasaan negara, yang akhirnya akan mendorong aspek “persaingan” lebih bersifat terbuka dan sehat.

Bersifat kesepakatan
Kajian lebih mendalam mencoba menganalisis bahwa, sistem demokrasi yang mendasari politik nasional dan lokal di Indonesia bersifat kesepakatan. Pada prinsipnya kesepakatan lebih bersifat elitis dan kelanjutannya sangat tergantung terhadap pandangan dan budaya politik yang didukung oleh elite politik bersangkutan. Karenanya koalisi dan fraksi yang menjadi ikatannya ini, mewarnai tampilan rupa bentuk perjalanan politik nasional dan lokal.

Adanya tuntutan partai lokal terhadap pelaksanaan kesesuaian kesepakatan (MoU Helsinki, 2005) kadangkala agak berlebihan, semestinya memberikan tekanan kepada sifat demokrasi kesepakatan itu sendiri. Merujuk pandangan Lipjhart (1977), ini kurang tepat sungguhpun demokrasi kesepakatan tergerus dibandingkan dengan perjalanan sistem tersebut pada awalnya kasus di Belgia dicetuskan dan dipopulerkan kemudian berkembang menjadi consociationalism theory (teori kesepakatan) dalam kajian politik.

Dalam konteks politik hubungan pusat-daerah (lokal) yang mempunyai perbedaan landasan berpikir politik, maka memungkinkan meruncingkan sifat persaingan yang memberikan sumbangan ke arah ketidakstabilan politik. Keistimewaan “kekhususan” di Indonesia bagi etnis tertentu ikut mempengaruhi terhadap kestabilan ekonomi dan politik, seperti: Pertama, adanya “kekhususan” terhadap penguasaan sumber daya alam dan ekonomi. Dan, kedua, status “minoritas” yang telah dilabelkan secara tidak tepat dalam kehidupan politik kebangsaan dan sangat menguasai bidang ekonomi, namun seringkali membuat ketidakstabilan politik dan ekonomi yang membuat kebijakan pemerintah tidak efektif dan tepat dalam menyelesaikannya.

Demikian juga kesepakatan yang ikut mempengaruhi kursi eksekutif maupun legislatif pada setiap pemilu, pilkada dan pilpres mempengaruhi pembagian jabatan dalam pemerintahan pada tingkat kementerian, kabinet dan seterusnya yang berdasarkan nilai proporsional sumbangan sektor ekonomi mempengaruhi sistem politik nasional dan lokal sebagai penyumbang finansial. Oleh karenanya, proses politik 2018-2019 menjadikan status politik nasional dan lokal ini sebagai proses demokrasi politik kesepakatan, diharapkan sukses dan melahirkan pemimpin yang baik dan demokratis.

* Dr. Taufiq Abdul Rahim, SE, M.Si., Dosen Fakultas Ekonomi/Ketua LP4M Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) dan Dosen Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh. Email: fiqarf@yahoo.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help