Meski Dapat WTP, Kinerja Proyek belum Memuaskan

PANSUS III DPRA menyatakan belum puas dan kecewa dengan beberapa hasil kerja proyek APBA 2017

Meski Dapat WTP, Kinerja Proyek belum Memuaskan
Ketua Tim Pansus III DPRA, Saifuddin Muhammad menyerahkan laporan pansusnya kepada Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah didampingi Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda dan Irwan Djohan dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRA di Gedung Utama DPRA, Selasa (3/7).

PANSUS III DPRA menyatakan belum puas dan kecewa dengan beberapa hasil kerja proyek APBA 2017 yang dilakukan sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Padahal, laporan keuangan Pemerintah Aceh mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kekecewaan Pansus II tersebut disampaikan dalam sidang Paripurna Istimewa DPRA di Gedung Utama DPRA, Selasa (3/7), dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Pansus DPRA terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBA 2017.

“Laporan keuangan Pemerintah Aceh sudah sejak tiga tahun berturut-turut (2015, 2016 dan 2017) mendapatkan opini WTP, tapi anehnya saat kita cek di lapangan, hasil kerja proyek APBA 2017 belum bagus dan masih banyak yang mengecewakan masyarakat,” kata Ketua Tim Pansus III DPRA, Ir H Saifuddin Muhammad.

Saifuddin mencontohkan beberapa proyek yang ia maksud, salah satunya proyek penambahan ruang laboratorium Biologi dan Fisiki/Kimia SMK PP Bireuen di Desa Paya Lipah, Kecamatan Peusangan dengan pagu anggaran Rp 627,2 juta. Pekerjaannya ia sebutkan sudah selesai, tetapi hasilnya belum memuaskan pihak sekolah karena bangunan gedung yang baru itu lebih rendah dari yang lama.

“Saat hujan deras, lantai gedung yang baru dikhawatirkan akan terendam air. Ini artinya, perencanaannya sudah salah karena tidak disurvei terlebih dahulu,” ungkap Saifuddin.

Proyek penyaluran bibit sapi betina kepada kelompok ternak masyarakat ia sebut juga belum memuaskan. Sapi yang disalurkan banyak yang kurus dan tidak begitu sehat. Menurut pihaknya, kondisi ini terus terjadi setiap tahun, tetapi dinas teknis terkait tidak pernah menegur dan memberikan sanksi kepada pihak rekanan.

Demikian juga dengan pelaksanaan pengamanan tebing dan normalisasi Krueng Peusangan di Kuta Blang senilai Rp 8,2 miliar. Menurut Pansus III, proyek tersebut perlu dilanjutkan mengingat masih ada 200 meter lagi tebing sungai yang belum ditangani dan saat ini kondisinya sudah abrasi.

Sementara terkait pembangunan sejumlah jaringan irigasi di Kabupaten Bireuen yang ditargetkan tahun ini, Pansus III DPRA mendapatkan informasi tentang banyaknya kerancuan, mulai dari pembangunan fisik yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pembebasan lahan. “Biasanya yang kita ketahui, lahannya dulu dibebaskan, baru pelaksanaan fisiknya,” imbuh Saifuddin Muhammad.

Proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan jaringan Irigasi dI Ale Geuretut Kecamatan Makmur Rp 18 miliar, jaringan Irigasi di Mon Seuke Pulot Kecamatan Peusangan Selatan Rp 24,5 miliar, dan jaringan Irigasi di Aneuk Gajah Rheut Rp 35 miliar. Ketiga paket proyek tersebut telah dilelang, tetapi pembebasan lahannya hingga Pansus turun ke lokasi pada 28 Mei-2 Juni lalu belum dilakukan.

Kondisi ini lanjut Saifuddin, sangat bertolak belakang dengan apa yang sering disampaikan Bapeda Aceh dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) kepada Badan Anggaran DPRA. Dimana saat anggota dewan ingin mengusulkan pokok-pokok pikiran untuk suatu pembangunan proyek, selalu diingatkan agar jangan lupa melengkapi dokumen pendukung, yaitu SID, DED, dan lahannya harus sudah tersedia atau dibebaskan. “Pihak eksekutif tifak komit dengan apa yang pernah dinyatakannya kepada Banggar Dewan,” pungkas Saifuddin.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved