Opini

Perempuan dan Politik

BERBICARA tentang politik, perlu digaris-bawahi makna politik yang sebenarnya dalam Islam

Perempuan dan Politik
SERAMBINEWS.COM/YARMEN DINAMIKA
Suasana workshop dua hari para mantan perempuan pejuang dari empat negara di Sabang, sejak Sabtu dan Minggu (11/2/2018). 

Oleh Yusniar

BERBICARA tentang politik, perlu digaris-bawahi makna politik yang sebenarnya dalam Islam adalah riayah syuunil ummah (mengurusi urusan umat). Ini sesungguhnya merupakan aktivitas yang sangat mulia. Bila kita menelaah masa Rasullulah saw, aktivitas yang paling diperhatikan oleh Rasul kala itu adalah soal kepengurusan umat. Bahkan di akhir hayatnya, yang beliau sebutkan adalah ummati, ummati, dan ummati, bukan Sayyidah Aisyah ra yang ada di sampingya, apalagi Fathimah ra, putri yang dicintainya.

Rasullulah saw telah menjadi panutan di seluruh dunia terkhusus bagi kaum muslim tentang keteladanan dalam kepengurusan umat. Namun, seiring perkembangan zaman, bagaimana kiranya apabila urusan umat diurusi oleh kaum perempuan? Bukankah saat ini, setidaknya di seluruh dunia, perempuan telah menduduki berbagai peran strategis dalam konteks kepengurusan umat? Hal ini tidak terkecuali bagi Negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam.

Berdasarkan data PBB, perempuan pada kabinet seluruh dunia paling banyak menduduki posisi menteri di bidang lingkungan/sumber daya alam/energi, yakni sebanyak 108 orang. Sedangkan yang paling sedikit adalah menteri yang membawahi informasi/media, yakni hanya 10 orang.

Ada 11 kepala negara dan 11 kepala pemerintahan perempuan di dunia yang tercatat oleh PBB. Mantan Presiden Korea Selatan Park Geun-Hye masih dihitung oleh data tersebut. PBB juga mencatat soal jumlah Ketua DPR perempuan di dunia. Rupanya pada 2017 lalu ada 53 Ketua DPR perempuan di seluruh dunia. Selain itu ada 158 orang Wakil Ketua DPR wanita.

Di Indonesia, seluruh pimpinan DPR merupakan laki-laki. Meski demikian berdasarkan data BPS ada 97 dari 560 anggota DPR yang merupakan wanita. Indonesia menduduki peringkat 99 di dunia soal persentase jumlah anggota DPR perempuan dan laki-laki. Namun data PBB saat itu mencatat jumlah anggota dewan wanita di Indonesia ada 111 orang (19,8%). Indonesia berada satu peringkat di bawah Arab Saudi yang keterwakilan perempuan di parlemen adalah 19,9% atau 30 dari 151 kursi.

Peringkat pertama diduduki oleh Rwanda dengan jumlah 49 anggota dewan wanita dari 80 kursi (61,3%). Pada posisi kedua ditempati oleh Bolivia yang tingkat keterwakilan perempuannya di parlemen mencapai 53%. Posisi Amerika Serikat justru berada di bawah Indonesia. Di AS, ada 83 anggota dewan perempuan dari 435 kursi (19%), sehingga menempatkannya di peringkat 104. Sementara itu di Senat AS, ada 21 perempuan dari 100 anggota.

Keterwakilan perempuan
Merujuk pada data PBB tersebut adalah Bulgaria, Prancis yang menempati posisi pertama dalam persentase perempuan di kabinet. Negara tersebut memiliki 9 menteri perempuan dari 17 kursi di kabinet atau ada 52,9% keterwakilan perempuan di tingkat eksekutif nasional. Berdasarkan jumlah, Kanada dan Afrika Selatan memiliki 15 menteri perempuan. Namun di Kanada ada 30 kursi menteri, kemudian Afrika Selatan ada 36. Sementara posisi Indonesia, PBB menempatkan Indonesia di posisi 46 soal jumlah keterwakilan perempuan di kabinet.

Menurut catatan PBB, Indonesia tercatat ada 34 menteri. Ada pun menteri wanita di Kabinet Kerja adalah Menko PMK Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan Yohana Yembise. Sebelumnya ada Khofifah Indar Parawansa di posisi Menteri Sosial, namun mengundurkan diri dari kabinet untuk mengikuti ajang Pilkada Jawa Timur 2018.

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa perempuan masih memiliki peluang menduduki posisi strategis meskipun struktural kepemerintahan masih sangat maskulin. Sejatinya, perempuan dianggap lebih cocok mengurus wilayah domestik (privat), sementara laki-laki wilayah publik, namun faktanya perempuan telah banyak menduduki posisi-posisi penting. Alasan ini tentu, jika ditelusuri secara mendalam, perempuan memang memiliki kelebihan, sehingga mengapa ia mampu berada setara dengan laki-laki dalam kehidupan sosialnya.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved