Opini

Korupsi Berjamaah Dana Otsus

BERITA tentang korupsi yang menjerat pejabat daerah di republik ini memang selalu menjadi pemberitaan hangat

Korupsi Berjamaah Dana Otsus
Ilustrasi 

Oleh Yusrizal

BERITA tentang korupsi yang menjerat pejabat daerah di republik ini memang selalu menjadi pemberitaan hangat dan seolah telah menjadi kebudayaan tersendiri dan kita terbiasa dengan informasi seperti itu. Berita terbaru yang cukup menyita perhatian publik adalah terjaringnya Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah dalam radar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait dana otonomi khusus (otsus) 2018.

Penangkapan yang dilakukan oleh KPK tersebut dimulai dari presump
tion of guilt (praduga bersalah) dan terpenuhinya dua alat bukti yang sah secara hukum. Bukti permulaan yang cukup merupakan konsep mendasaruntuk dimulainya sebuah proses perkara pidana sekaligus penetapan tersangka. Perihal ini penangkapan tersebut, tentu KPK sudah mengkaji dan mendalami suatu peristiwa pidana, di samping untuk menjawab aspirasi publik Aceh terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi. Masyarakat Aceh tentu mengapresiasi langkah KPK terhadap proses hukum pelaku rasuah dana otsus tersebut. Bayangkan saja, berapa banyak dana otsus yang sudah digulirkan ke Aceh, namun pelaksanaan otsus tersebut masih berjalan di tempat.

Jika melihat esensi dari pelaksanaan otsus di Aceh seharusnya mampu memakmurkan segala sektor kehidupan masyarakat. Dana otsus yang melimpah bukan sebaliknya menjadi bancakan penguasa dan rakyat yang harus menderita. Pemerintah pusat telah memberikan landasan berpijak melalui Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), berbagai kewenangan dan kekhususan telah tercantum dalam UU tersebut. Hanya saja, bagaimana kepala daerah di Aceh mampu melakukan pembuktian terhadap perjuangan penambahan kewenangan khusus yang selama ini selalu diminta ke pusat.

Sayangnya, dalam praktek berbagai kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Aceh tidak mampu difungsikan dan dijalankan secara baik dan benar, sebagai contoh pengelolaan dana otsus yang tidak tepat sasaran. Potret dana otsus yang dikorupsi berimplikasi pada tersendatnya percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh yang sudah puluhan tahun didera konflik, menderita, terbelenggu kemiskinan, dan pengangguran yang tak terbendung.

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (1), yaitu dana otsus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Penggunaan dana otsus di luar enam bidang tersebut tentu melanggar ketentuan UUPA, dan mempunyai implikasi hukum (tindak pidana korupsi) dan politik dalam menjalin hubungan pemerintah pusat dan Aceh.

Memaksimalkan penggunaan dana otsus Aceh terhadap berbagai pembangunan yang sesuai UUPA sejatinya menjadi prioritas. Hal ini disebabkan karena dana otsus memiliki jangka waktu selama 20 tahun (2008-2028) dengan platform yang berbeda. Sejarah mencatat bahwa otsus yang telah berjalan sekitar sepuluh tahun, namun kenyataannya belum mampu menghasilkan dampak yang maksimal terhadap perkembangan Aceh dari berbagai aspek. Dampak tersebut terjadi diakibatkan oleh belum bersinerginya peran dari masing-masing komponen secara kelembagaan antara Pemerintah Aceh sebagai eksekutif dan legislatif disisi lainnya.

Munculnya berbagai penyimpangan dan penyelewengan dana otsus disinyalir lemahnya pengawasan terhadap penggunaan serta peruntukkan dana otsus tersebut. Peran anggota legislatif sebagai pengawas kebijakan eksekutif, juga dirasakan belum berfungsi secara maksimal dalam pengawasan. Akhirnya, suara terhadap ketimpangan dalam pengelolaan anggaran di Aceh di suarakan oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat dan aktivis anti korupsi Aceh, kendati demikian, respon dari para penegak hukum dinilai lambat dan akhirnya KPK masuk ke Aceh. Inilah momen yang diharapkan oleh masyarakat untuk memupus mata rantai korupsi di Aceh yang kian menggurita.

Sebenarnya Aceh telah lama disorot oleh KPK, hal ini ditandai adanya temuan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi mencurigakan di pemerintahan Aceh, baik itu dilakukan secara perorangan maupun korporasi. Berdasarkan hasil kajian tersebut, ada pola tindak pidana mengarah ke pencucian uang maupun penyamaran kepemilikan uang. Berdasarkan informasi yang dihimpun mengenai dana transaksi mencurigakan yang berasal dari korupsi (sumber dana tertinggi yang menjadi predicate crime tindak pidana pencucian uang), penipuan, illegal logging, dan kejahatan di bidang perbankan (Serambi, 30/5/2013).

Energi positif berkunjungnya KPK ke Aceh, tentu memberikan nuansa baru terhadap penegakan hukum di bidang korupsi, karena selama ini banyak tindak pidana korupsi di Aceh jarang tersentuh oleh aparat penegak hukum. Antusiasme dan semangat KPK dalam memberantas korupsi tentunya harus didukung dengan itikad baik dan integritas moral yang teruji dan bertanggung jawab. Dewasa ini, publik masih bersemangat dan mendukung penuh terhadap kerja-kerja KPK dalam membarantas korupsi di Indonesia pada umumnya. Walaupun, dalam pelaksanaanya kerja-kerja tersebut banyak juga yang perlu dikritisi sebagai penguatan KPK.

Pintu masuk
Penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap kepala daerah di Aceh, banyak publik berharap semoga kasus ini oleh KPK harus dianggap sabagai pemantik dan sinyalemen pintu masuk untuk menelusuri pemain-pemain dana otsus dan dana-dana lainya di Aceh yang kian berkelindan dan tak tersentuh hukum. Langkah represif penegakan hukum pidana korupsi oleh KPK tentu akan membawa perubahan dan dampak secara psikologis bagi kepala daerah lainya supaya tidak bermain-main dengan dana-dana untuk pembangunan Aceh.

Terjadinya tindak pidana korupsi di Aceh memang kian kondusif, masif dan sistematis. Penangkapan Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah oleh KPK, membuat para pemain dana otsus dan dana-dana lainnya di Aceh menjadi gelisah dan panik. Bisa jadi dalam pemeriksaan di KPK, pengungkapan fakta dan pelaku-pelaku yang tidak ikut terciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) beberapa hari yang lalu tersebut namanya dalam berita acara pemeriksaan perkara. tindak lanjut dari pengembangan suatu perkara, tentu akan mencari dan menjaringaktor-aktor yang selama ini menggerogoti keuangan Aceh. Maka sangat pantas apabila kasus ini terus diungkap seobjektif mungkin sebagai kepastian hukum bagi seorang tersangka dan aktor lainnya yang belum terungkap.

Akhirnya, kita semua berharap supaya tindak pidana korupsi dana otsus ini menjadi perhatian untuk setiap kepala daerah yang mengelola dana otsus ini tetap patuh pada koridor pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya kita juga mendukung upaya pemerintah pusat serta komituntuk menjadi lokomotif dalam agenda pemberantasan korupsi, sehingga korupsi menjadi program utama pemerintah dan musuh bersama masyarakat Indonesia. Maka menjadi penting penguatan dan dukungan terhadap lembaga KPK dalam menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia, termasuk Aceh. Semoga!

Yusrizal, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe. Email: yusrizal@unimal.ac.id

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved