Pemilu 2019

Maju Jadi Caleg, Ini Daftar Pejabat yang Harus Mundur dari Jabatan dan Batas Waktunya

Jika ditemukan ada pejabat negara (pegawai BUMN/BUMD) yang tidak menyerahkan SK pemberhentian setelah ditetapkan DCT, calon tersebut digugurkan.

Maju Jadi Caleg, Ini Daftar Pejabat yang Harus Mundur dari Jabatan dan Batas Waktunya
SERAMBINEWS.COM
Ilustrasi 

Laporan Rahmat Saputra | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya (Abdya) menyatakan perangkat desa dan pegawai BUMN/BUMD harus mundur dari jabatan jika ingin mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilihan Umum 2019.

"Seluruh perangkat desa, mulai keuchik hingga kepala lorong wajib mundur sebelum tanggal 19 September," ujar Kasubbag Teknis Pemilu dan Humas KIP Abdya, Agus Mudaksir SH.

Hal itu, katanya, sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 7 ayat 1 huruf poin ke 2 disebutkan, bagi calon anggota DPR yang memiliki jabatan baik di pemerintah dan jabatan lain yang gajinya bersumber dari negara dan daerah, bersedia tidak rangkap jabatan atau harus mundur dari jabatan tersebut, jika mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

"Pada pasal itu tegas menyebutkan, apapun jabatannya, jika menerima uang daerah dan negara, wajib mundur," sebutnya.

Baca: Eks Koruptor Bisa Daftar Jadi Bacaleg, KPU Kalah?

Baca: Apa Jadinya Jika Mantan Napi Koruptor Jadi Caleg?

Baca: DPRA Minta KPU Cabut Surat Keputusan Kuota Caleg 100%

Jika pada 19 September tidak mundur atau tidak menyerahkan SK pemberhentian, tambahnya, maka calon tersebut tidak dimasukkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota DPRK Aceh Barat Daya pada Pemilu Tahun 2019.

"Seperti anggota MPD, MPU, MAA dan pegawai PDAM, juga harus mundur," sebutnya.

Dia tambahkan, begitu juga bagi pegawai negeri sipil (PNS), gubernur, bupati/wali kota dan TNI Polri harus mengundurkan diri bila ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2019.

"Penetapan daftar calon tetap,dilakukan pada 20 September 2018. Jadi, satu hari sebelum ditetapkan daftar tersebut, kita harus menerima surat pemberhentian, khusus bagi mereka yang memiliki jabatan," paparnya.

Baca: Usai Dipastikan Menang Pemilu, Erdogan Temui Pendukung dan Berjanji Bakal Membebaskan Suriah

Baca: Ketua Umum PAN: Kemenangan Kelompok Oposisi Mahathir Jadi Inspirasi Indonesia Jelang Pemilu 2019

Baca: Najib Razak Dicekal Usai Kalah di Pemilu Malaysia, Mahathir: Kami Ingin Mengembalikan Aturan Hukum

Namun, sambungnya, jika ditemukan ada pejabat negara atau pegawai BUMN/BUMD yang tidak menyerahkan SK pemberhentian setelah ditetapkan daftar calon tetap, maka calon tersebut harus digugurkan.

"Kita gugurkan jika ada seperti itu. Karena, persoalan ini sudah kita sosialisasikan pada masing-masing Parpol. Kami mohon parpol harus aktif, jika tidak ingin calonnya digugurkan," pungkasnya.(*)

Penulis: Rahmat Saputra
Editor: Safriadi Syahbuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved