Aktivis Perempuan Tolak Penetapan KIP

Aktivis perempuan yang menamakan diri Solidaritas Pembela Keterwakilan Perempuan (SPKP) menyurati Komisi

Aktivis Perempuan Tolak Penetapan KIP
Ketua KIP Aceh Selatan, Khairunis Absyir ST didampingi empat Komisioner KIP Aceh Selatan, Saiful Bismi SE, Nasri Zahnoeri, Samsuardi dan Edi Saputra menamdatangani hasil rekapiltulasi hasil perhitungan suara Pilkada serentak bupati dan wakil bupati Aceh Selatan 2018 di Gedung Pertemuan Rumoh Agam, Rabu (4/7). SERAMBI/TAUFIK ZASS 

* Surati KPU Minta Penundaan Penetapan

BANDA ACEH - Aktivis perempuan yang menamakan diri Solidaritas Pembela Keterwakilan Perempuan (SPKP) menyurati Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, meminta penetapan anggota KIP kabupaten/kota di Aceh ditunda.

Surat tersebut dikirimkan ke KPU, Sabtu (7/7), dengan tembusan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI), Gubernur Aceh, Ketua DPRA, DPRK Banda Aceh, Wali Kota Banda Aceh, KIP Aceh, dan Panwaslih Aceh.

“Kami meminta KPU menunda penetapan anggota KIP kabupaten/kota sampai terpenuhinya perintah kaedah hukum yang terkait, sampai adanya keterwakilan perempuan di KIP kabupaten/kota,” bunyi surat tersebut yang ditandatangi Arabiyani selaku Juru Bicara.

SPKP dikatakannya mempunyai mandat untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di semua lembaga strategis dan pengambil keputusan di Aceh, termasuk memantau keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara Pemilu.

Hasil penelusuran SPKP dia sebutkan, ada 10 kabupaten/kota yang tidak memiliki keterwakilan perempuan dalam penetapan lima nama peringkat teratas calon Anggota KIP, meliputi Kota Banda Aceh, Langsa, Lhoksemawe, Aceh Utara, Subulussalam, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Besar, Aceh Tengah, dan Simeulu.

Dalam Pasal 10 UU Nomor 7 tahun 2017 dan Pasal 5 ayat 4 Qanun Nomor 6 tahun 2016 disebutkan bahwa keanggotaan KIP Aceh dan kabupaten/Kota harus memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

Selain itu, dalam Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 diterakan bahwa; pemberian kuota sekurang-kurangnya 30% bagi calon perempuan dalam pengisian keanggotaan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota didasarkan pada pemenuhan persyaratan dimaksud, yang dibuktikan dengan lulus pada seluruh tahapan seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi Anggota KPU.

Berdasarkan penilaian hukum di atas, lanjut Arabiyani, menurut MK, kata ‘memperhatikan’ yang termuat di dalam Pasal 6 ayat (5) UU 15/2011 tidak dapat dimaknai bahwa dalam pengisian keanggotaan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota harus mengikutsertakan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% secara mutlak.

Namun demikian, oleh karena adanya affirmative action dalam pengisian keanggotaan perempuan dalam jabatan anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, maka apabila terdapat perempuan yang telah lulus semua tahapan seleksi dan memenuhi kualifikasi yang sama dengan calon anggota laki-laki, sedangkan anggota perempuan belum ada yang terpilih, maka dalam keadaan tersebut perempuan harus diutamakan.

Sebelumnya, dalam sebuah diskusi terbatas yang digelar SPKP pada 3 Juli 2018, disepakati bahwa kalangan aktivitas perempuan akan menggugat SK penetapan KIP kabupaten/kota yang dikeluarkan KIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Tahap awal, gugatan ditujukan terhadap SK KIP Kota Banda Aceh yang diajukan oleh Destika Gilang Lestari dan SK KIP Kota Langsa oleh Sherli. Mereka berdua menggugat atas nama pribadi. “Untuk tahap awal dua SK itu dulu yang kita gugat. Berikutnya akan menyusul SK KIP kabupaten/kota yang lain,” kata Gilang kepada Serambi.

Tujuan dari gugatan ini adalah meminta KPU membatalkan SK penetapan karena tidak memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Gugatan direncanakan setelah SK penetapan itu keluar. “Kita sudah siapkan 11 pengacara untuk proses gugatan ini,” pungkas Gilang. Diskusi terbatas itu sendiri dihadiri oleh akademisi dari Unsyiah dan UIN, anggota parpol, pengacara, dan konsultan hukum dan politik.(yos)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help