Dana Otsus Aceh Perlu Dievaluasi

Terungkapnya dugaan korupsi dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh yang menyeret Gubernur Aceh

Dana Otsus Aceh Perlu Dievaluasi
KAMARUDDIN, Ketua PSI Aceh

BANDA ACEH - Terungkapnya dugaan korupsi dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh yang menyeret Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, dan Bupati Bener Meriah, Ahmadi, hendaknya menjadi warning bagi Aceh.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Aceh memandang, pengelolaan dana otsus ini perlu dievaluasi agar tidak menjadi bancakan para elite di Aceh.

“Terungkapnya dugaan korupsi ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi pengelolaan dana otonomi khusus Aceh secara menyeluruh. Dana otsus Aceh ini memang perlu dievaluasi,” kata Ketua DPW PSI Aceh, Kamaruddin SH, kepada Serambi, Minggu (8/7).

Evaluasi tersebut mutlak diperlukan untuk menghindari kasus serupa terulang lagi di masa mendatang. Menurut dia, yang paling mendesak sekarang adalah adanya master plan atau rencana induk pengelolaan dana otsus yang jelas peruntukannya.

“Bisa semacam ‘GBHN’ bagi Aceh ke depan, sehingga siapa pun kepala daerah yang terpilih, harus menjalankannya sesuai aturan main yang diatur dalam rencana induk tersebut,” kata Kamaruddin menambahkan.

Agar rencana induk itu dapat berjalan efektif, Kamaruddin menyarankan Pemerintah Aceh dan DPRA melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengawasi agar rencana induk itu dijalankan sebagaimana mestinya.

“Selama ini, pengelolaan dana Otsus Aceh ini terkesan tidak beraturan. Setiap pergantian pemerintahan, mereka menafsirkan sendiri-sendiri peruntukan dana otsus tersebut. Akibatnya sering tidak tepat sasaran dan rawan disalahgunakan,” jelasnya lagi.

Seperti diketahui, dana Otsus Aceh ini semacam uang kompensasi yang diterima Aceh setelah GAM berdamai dengan Pemerintah Indonesia. Ketentuannya dituangkan dalam UUPA.

Di dalamnya disebutkan, Aceh berhak atas dana otsus selama 20 tahun. Dimulai sejak 2008 dan akan dihentikan pada 2027. Pada 15 tahun pertama besarannya setara dua persen Dana Alokasi Umum (DAU), sementara pada 5 tahun sesudahnya besarannya tinggal 1 persen. “Jika dihitung-hitung, selama 20 tahun itu, akan ada 163 triliun kucuran dana otonomi khusus yang diterima Aceh dari pusat,” kata Kamaruddin.

Pasal 183 ayat (1) UUPA menyebutkan, dana otonomi khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help