OTT KPK di Aceh

Dana Otsus Dikorupsi Sejak Pengalokasiannya Hingga Proses Tender

Ada beberapa titik yang memberi peluang dana yang ditujukan untuk memacu ketertinggalan Aceh itu menjadi 'bancakan' (hidangan) elit.

Dana Otsus Dikorupsi Sejak Pengalokasiannya Hingga Proses Tender
ist
Indra P Keumala

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH -- Forum Anti-Korupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA) mensinyalir pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Aceh sejak awal rawan terjadi praktik curang.

Ada beberapa titik yang memberi peluang dana yang ditujukan untuk memacu ketertinggalan Aceh itu menjadi 'bancakan' (hidangan) elit.

Meski pemerintah Aceh hingga saat ini telah dua kali merevisi Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 yang mengatur tentang tata cara pengalokasian dan penggunaan dana Otsus namun hal itu tidak otomatis menutup celah terjadinya permainan kepentingan para oknum.

Koordinator FAKTA, Indra P Keumala mengatakan celah bagi dana Otsus dikorupsi terjadi antara lain sejak saat penentuan besaran alokasi untuk tiap kabupatan/kota hingga dilakukannya tender bebas.

Baca: Demonstran Curigai Nova Iriansyah Bermain dalam Kasus OTT Irwandi

Sebab terdapat ketentuan yang memberikan wewenang kepada gubernur tanpa melibatkan pihak lain untuk menetapkan jumlah alokasi dana otsus yang diperoleh daerah.

"Kendati penghitungan besaran alokasi yang akan diterima kabupaten dan kota punya kriteria baku seperti jumlah penduduk dan luas wilayah, tapi tetap saja gubernur diberikan hak menentukan indikator lain yang bisa mempengaruhi alokasi dana otsus yang diterima suatu daerah. Pada titik ini, peran lobi-lobi bisa sangat besar," ujar Indra, Senin (9/7/2018).

Baca: Nova Iriansyah Bantah Kecurigaan Demonstran Soal Penangkapan Irwandi

Indra menjelaskan, dalam upaya lobi biasanya daerah mengandalkan orang dekat atau pihak tertentu yang dapat memengaruhi kebijakan gubernur.

Di luar itu, pejabat yang terlibat dalam Tim Anggaran Pemerintah Aceh juga bisa punya andil.

"Belum lagi pada saat pengusulan program atau kegiatan. Biasanya daerah akan mengusulkan kegiatan secara gelondongan yang jumlahnya melebihi dari jatah otsus mereka. Sehingga agar suatu kegiatan yang diusulkan tidak dicoret, lagi-lagi daerah butuh pelobi," urainya.

Baca: KPK Ungkap Ada Kalimat Kalian Hati-hati, Beli HP Nomor Lain Dalam Kasus Suap Dana Otsus Aceh

Titik korupsi lainnya juga dapat terjadi pada pengaturan tender. Kata Indra, kendati pelelangan sudah dilaksanakan berbasis online namun bukan rahasia lagi jika praktik curang masih tetap leluasa terjadi.

Halaman
12
Penulis: Yusmadi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help