Opini

Mari Berbenah

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Irwandi Yusuf (Gubernur Aceh) sebagai tersangka

Mari Berbenah
Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/4/2018). 

Oleh Furqan Ishak Aksa

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Irwandi Yusuf (Gubernur Aceh) sebagai tersangka dugaan kasus suap dana Otonomi Khusus Aceh 2018. Selain itu, KPK juga telah menetapkan tiga orang lainnya, yakni Hendri Yuzal (Ajudan Gubernur Aceh), Teuku Saiful Bahri (Dirut PT Tamitana), dan Ahmadi (Bupati Bener Meriah) sebagai tersangka. Hal tersebut disampaikan secara resmi oleh Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, pada Rabu (4/7/2018) malam, di Gedung KPK, Jakarta (Serambi, 5/7/2018).

Terlepas dari benar-tidaknya kasus tersebut, selaku warga negara yang baik, tentu kita semua harus menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK, serta tetap berpengang-teguh pada asas praduga tak bersalah sebelum keluar putusan hukum tetap. Tidak bijak rasanya saling menghujat di media sosial. Energi kita akan terkuras untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, serta dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

Hal yang paling penting untuk dipikirkan sekarang adalah bagaimana membenahi kembali jalannya pemerintahan, serta menata kembali pemerintahan yang bersih. Penunjukan Wakil Gubernur sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh oleh Mendagri merupakan langkah yang tepat sesuai dengan amanat undang-undang (UU). Plt Gubernur Aceh harus bekerja cepat untuk membenahi semua.

Ada banyak persoalan yang harus segera diselesaikan agar program pembangunan dapat berjalan. Mengingat batas waktu penggunaan anggaran 2018 semakin sempit akibat keterlambatan pembahasan RAPBA yang berakhir dengan Peraturan Gubernur (Pergub) beberapa waktu lalu. Kondisi ini diperparah oleh masih tersegelnya ruang ULP Setda Aceh oleh KPK yang mengakibatkan lelang 980 proyek APBA terpaksa distop (Serambi, 6/7/2018).

Tidak menguntungkan
Kondisi tersebut tentu sangat tidak menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi di Aceh. Oleh karena itu, masyarakat Aceh menanti kerja cepat Plt Gubernur. Hal ini sangat beralasan mengingat sejak setahun terakhir, masyarakat Aceh sudah “muak” dengan kelakuan yang dipertontonkan oleh elite politik Aceh (oknum DPRA dan eksekutif). Mulai dari tolak-tarik kepentingan dalam pembahasan asoe idang (RAPBA), polemik pelantikan KIP Aceh, dugaan pemotongan anggaran beasiswa oleh oknum anggota dewan terhormat, sampai penggunaan hak interpelasi dewan yang salah kaprah.

Belum lagi tingkah eksekutif yang tidak baik untuk dijadikan panutan. Gaya komunikasi sang gubernur di media sosial cenderung tendensius dan sering teumeunak. Sangat tidak layak dibaca oleh generasi muda Aceh. Bahkan tidak jarang kita sendiri malu membacanya. Selain itu, kegiatan road show rombongan gubernur ke mancanegara dengan alasan untuk menggaet investor sering mendapat sorotan publik. Betapa tidak, biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan tidak sedikit. Sementara permasalahan-permasalahan krusial di Aceh belum terselesaikan.

Salah satunya persoalan listrik yang masih sering hidup-padam, sehingga membuat masyarakat dan palaku usaha jengkel. Semua orang pasti paham, mana mungkin investor asing mau berinvestasi di Aceh apabila listrik saja masih sering padam. Rasanya sangat tidak masuk akal. Akhirnya, hasil dari kegiatan road show tersebut publik hanya kebagian pose sang gubernur berserta rombongan dengan berbagai gaya, bak artis Hollywood yang sering di-upload di media sosial.

Paling tidak, begitulah potret Aceh selama setahun terkahir yang menghiasi headline media cetak dan trending topic di media sosial. Secara pribadi, saya rindu sosok gubernur Irwandi Yusuf seperti periode awal (2007-2012). Saat itu, gebrakan-gebrakan yang dilakukannya sangat pro-rakyat, sehingga diadopsi oleh pemerintah pusat. Salah satunya program Jaminan Kesahatan Aceh (JKA). Hal ini tentu membuat kita bangga memiliki gubernur yang mempunyai narasi besar seperti beliau.

Selain itu, program unggulan Irwandi-Nova yang dikemas dengan jargon “Aceh Hebat” patut diacungkan jempol. Meskipun belum dapat direalisasikan, 15 program unggulan (Aceh Seujahtra-JKA Plus, Aceh SIAT-Sistem Informasi Aceh Terpadu, Aceh Carong, Aceh Energi, Aceh Meugoe dan Meulaot, Aceh Troe, Aceh Kreatif, Aceh Kaya, Aceh Peumulia, Aceh Damee, Aceh Meuadab, Aceh Teuga, Aceh Green, Aceh Seunia, dan Aceh Seumegot) yang dikumandangkan ketika kampanye dulu merupakan konsep pembangunan Aceh yang sangat eksplisit untuk menjadikan “Aceh Hebat”.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved