KPU Dinilai Diskriminatif, Parnas di Aceh Tolak Surat Terkait Kuota 120 Persen 

Pasalnya, KPU hanya menetapkan kuota caleg 120 persen khusus untuk parlok, sedangkan bagi parnas tetap kuota 100 persen

KPU Dinilai Diskriminatif, Parnas di Aceh Tolak Surat Terkait Kuota 120 Persen 
Intisari online
KPU 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Sejumlah pimpinan partai nasional (parnas) di Aceh menolak surat KPU RI yang mengakomodir kuota calon legislatif (caleg) DPRA dan DPRK sebanyak 120 presen dari jumlah kursi di setiap daerah pemilihan (dapil) untuk partai lokal (parlok).    

Penolakan itu dilakukan karena surat KPU tersebut dinilai diskriminasi dan mencederai rasa keadilan bagi semua parpol yang ada di Aceh.

Pasalnya, KPU hanya menetapkan kuota caleg 120 persen khusus untuk parlok, sedangkan bagi parnas tetap kuota 100 persen.

Baca: Balas Surat DPRA, KPU Nyatakan Kuota Caleg Aceh 120 Persen

Mereka yang menolak berasal dari Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Demokrat, PPP, PAN, PKS, Partai Gerindra, PKB, PDI-P, PBB, Partai Berkarya, dan Partai Perindo.

Pernyataan sikap bersama itu disampaikan dalam konferensi pers di Kantor DPD I Golkar Aceh, Banda Aceh, Selasa (10/7/2018) dan juga akan disampaikan ke KPU RI di Jakarta.  

“Isi surat tersebut merupakan salah satu kebijakan penyelenggaraan pemilihan umum 2019 di Provinsi Aceh yang secara nyata telah mencederai rasa keadilan bagi semua partai politik yang ada di Provinsi Aceh,” kata Sekretaris DPD I Partai Golkar Aceh, Syukri Rahmat membacakan pernyataan sikap bersama.

Syukri menjelaskan, KPU dalam menerapkan nilai, kaedah, dan aturan hukum harusnya mengedepankan nilai-nilai persamaan, kebersamaan, dan keadilan bagi penyelenggara dan peserta Pemilu, tanpa adanya diskriminasi bagi semua parpol peserta Pemilu.

Dia melanjutkan, penerapan aturan hukum mengenai jumlah pengajuan bacaleg DPRA dan DPRA pada Pemilu 2009 dan 2014 merupakan yurisprudensi dan dasar hukum yang mesti menjadi pertimbangan bagai KPU dalam menerapkan kebijakan aturan hukum penyelenggara Pemilu di Aceh.

Baca: Eks Koruptor Bisa Daftar Jadi Bacaleg, KPU Kalah?

Karena itu, pimpinan parnas di Aceh menyatakan keberatan dan memprotes keras terhadap kebijakan KPU tersebut.

“Menyatakan tidak dapat menerima penerapan aturan yang bersifat deskriminatif, tidak memenuhi rasa keadilan, dan menutup ruang demokrasi bagi partai politik nasional,” baca Syukri.

Pihaknya meminta KPU RI menarik kembali surat terkait penjelasan kuota 120 persen paling telat 14 Juli 2018.

Seharusnya, KPU dalam mengeluarkan peraturan dapat memberikan rasa keadilan sebagaimana pada Pemilu 2009 dan 2014 di mana semua parpol di Aceh menggunakan kuota 120 persen.(*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Hadi Al Sumaterani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help