Home »

Opini

Opini

Tuah ‘Pemain Pengganti’

DALAM sepakbola, kemenangan sebuah kesebelasan seringkali bukan andil pemain yang berstatus starting XI

Tuah ‘Pemain Pengganti’
SERAMBINEWS.COM/FIKAR W EDA
Mendagri Tjahjo Kumolo, menyerahkan surat tugas kepada Nova Iriansyah sebagai Plt Gubernur Aceh, dan Tgk Syarkawi sebagai Plt Bupati Bener Meriah, di Kemendagri Jakarta, Senin (9/7/2018). 

Oleh Marah Halim

DALAM sepakbola, kemenangan sebuah kesebelasan seringkali bukan andil pemain yang berstatus starting XI atau lining-up; tetapi justru oleh pemain pengganti. Kita masih ingat kemenangan der Panzer Jerman atas Argentina di Piala Dunia Brasil 2014 lalu; si substitusi Mario Goetze-lah yang memaksa Messi Cs dan supporter Argentina menangis di babak perpanjangan waktu.

Tak ayal, predikat “pahlawan” Jerman melekat pada diri Mario Goetze. Seolah masih dibayangi tuah Goetze, di Piala Dunia 2018 Rusia saat ini, Jerman pagi-pagi sudah angkat koper; ya mungkin kualat karena telah membuat Goetze berduka tidak diajak Joachim Loew. Jadi, pemain pengganti jadi faktor penentu bukan kejadian sekali dua.

Cerita pemain pengganti dalam pertandingan sepakbola mungkin se-konteks dengan pertandingan di dunia politik, seperti halnya di Aceh saat ini. Buntut dari terjeratnya Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dalam kasus tindak pidana korupsi (tipikor), Mendagri Tjahjo Kumolo meresponsnya dengan menetapkan Wakil Gubernur Nova Iriansyah menjadi Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh (Serambi, 5/7/2018). Hal ini menyusul naiknya status pemeriksaan Irwandi Yusuf menjadi tersangka (Serambi, 9/7/2018).

Menurut Pasal 83 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak kejahatan yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI”.

Agar peralihan tugas dari gubernur definitif kepada pelaksana tugas ini tidak menjadi wacana liar dan dipolitisir; dan sekaligus untuk menghimpun legitimasi politis dan moril publik kepada Plt Gubernur Aceh, perlu kiranya semua kalangan dicerahkan. Penonaktifan sementara itu haruslah dipandang wajar dan masih dimungkinkan untuk kembali seperti biasa, jika terbukti tidak bersalah. Karena itu, aksi demo yang menuntut KPK membebaskan Irwandi sebagaimana dikabarkan Serambi (Selasa, 10/7/2018) mungkin masih kedinian.

Eksistensi negara
Gubernur dan bupati adalah jabatan dalam sistem pemerintahan yang secara inheren melekat dengan eksistensi negara itu sendiri. Selama eksistensi suatu negara masih ada, maka struktur organisasi yang menyelenggarakan fungsi negara itu selalu akan terus ada. Pusat, provinsi, kabupaten bahkan desa/gampong hakikatnya adalah organisasi-organisasi yang menyelenggarakan fungsi negara itu. Masing-masing organisasi dijalankan oleh organ-organ yang terstruktur sebagai suatu sistem.

Di Pusat, struktur pemerintahan dipimpin oleh presiden/wakil presiden sebagai kepala dan wakilnya, dibantu oleh para menteri, serta lembaga-lembaga pusat lainnya. Di provinsi struktur pemerintahan dipimpin oleh gubernur dibantu oleh sekretariat daerah, para kepala dinas, kepala badan dan lain-lain. Demikian halnya di kabupaten/kota.

Untuk bergerak sebagai sistem organisasi, maka tidak boleh ada peran yang kosong atau tidak ada pemerannya. Ini bermakna bahwa selama organisasi masih eksis, maka peran-peran yang sudah merupakan kebutuhan mutlak untuk menggerakkan organisasi harus tetap terisi. Sebuah dalil mungkin layak dikemukakan bahwa yang namanya jabatan dalam organisasi pemerintahan, sedetik pun tidak boleh lowong atau vakum, karena ia menyelenggarakan hajat hidup orang banyak.

Setiap jabatan hakikatnya adalah peran-peran abstrak yang mencerminkan fungsi-fungsi organisasi negara, provinsi dan kabupaten. Setiap peran (jabatan) dimainkan oleh orang terpilih yang bertindak sebagai pemeran. Jadi, dalam konteks ini peran adalah sesuatu yang mutlak dan statis yang tak pernah beruba dan bergerak. Dengan kata lain, peran adalah “benda mati” dan yang membuatnya hidup atau bahkan “mati” adalah si pemerannya. Oleh karenanya, pernyataan “Gubernur Aceh ditangkap” misalnya, adalah pernyataan yang salah, karena gubernur atau bupati atau apa pun namanya jabatan publik tidaklah bisa ditangkap, tidak bisa pergi kemana-mana, tidak punya istri/suami dan seterusnya, karena ia adalah jabatan.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help