Home »

Opini

Opini

Urgensi Jabatan Wagub

PENYELENGGARAAN pemerintahan daerah diterapkan berdasarkan prinsip demokrasi sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945

Urgensi Jabatan Wagub
WAKIL Gubernur Aceh, Nova Iriansyah berbicara dalam konferensi pers terkait status tersangka yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf di Gedung P2K Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (5/7). 

Oleh Muhammad Ridwansyah

PENYELENGGARAAN pemerintahan daerah diterapkan berdasarkan prinsip demokrasi sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Namun demikian ada salah satu aspek yang masih menjadi perdebatan di antara kalangan ahli hukum, yakni kedudukan Wakil Gubernur (Wagub). Jika merujuk pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hanya menentukan adanya jabatan Gubernur, tetapi tidak menentukan jabatan Wagub. Di pasal lain justru menentukan secara eksplisit adanya jabatan Wakil Presiden (Tri Suhendera, 2017: 114).

Secara teoritis jabatan Wakil Kepala Daerah (Wagub) tidak pernah disinggung ketika perubahan materi Bab IV tentang pemerintahan daerah yang dibahas dalam Sidang Panitia Ad Hoc untuk perubahan kedua UUD 1945 pada 2000. Pada saat RUU tentang Pemerintahan Daerah dibahas pada 2004, Harun Al-Rasyid menegaskan bahwa jabatan Wagub itu inkonstitusional. Sebagai pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat seharusnya jabatan wakil kepada daerah itu diatur dalam UUD 1945, karena apabila tidak diatur maka jabatan itu memang tidak diperlukan dan tidak perlu diadakan dalam UU.

Pemerintah daerah di negara lain sebenarnya tidak menggunakan wakil dalam pemerintahan daerahnya. Contoh saja di Amerika Serikat, Australia dan Kanada, Gubernur sebagai pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat (elected official), juga tidak memiliki wakil yang sama-sama dipilih. Kebutuhan teknis akan adanya wakil dipenuhi dengan cara pengangkatan wagub yang disebut Leutenant Governor (Deputy atau Vice Governor) sebagai “orang kedua” dalam kekuasaan pemerintahan negara bagian. Jabatan wagub ini tidak diisi melalui pemilihan umum (election), melainkan melalui pengangakatan (appointment) atas usul gubernur (Jimly, 2009, 59).

UUD 1945 tidak menuliskan sama sekali jabatan wagub, namun dalam Pasal 1 angka 1 UU No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menjelaskan bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota adalah pelaksanaan dari prinsip kedaulatan rakyat. Keberadaan seorang wagub pada prinsipnya bertujuan membantu meringankan tugas-tugas gubernur. Wakil seharusnya menjadi “orang kepercayaan” atau tangan kanan dari gubernur yang memiliki suatu keterikatan secara emosional satu sama lain.

UU No.23 Tahun 2014, menjelaskan bahwa wakil kepala daerah (wagub) memiliki tugas membantu kepala daerah dalam: memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawas, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota, dan melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah (gubernur) bahkan apabila menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

Kedudukan wagub
Secara historical background, UU pertama yang lahir setelah proklamasi kemerdekaan RI adalah UU No.1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional yang di dalamnya juga mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Regulasi ini tampak sangat sederhana, sehingga belum juga mengatur tentang wakil kepala daerah (wagub).

Pada 1948, kemudian lahirlah UU No.22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah mengatur kedudukan kepala daerah (gubernur) dengan kewenangan yang masih lemah, namun wakil kepala daerah (wagub) belum muncul dalam UU tersebut. Lahirnya UU No.44 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah-Daerah Indonesia Timur juga belum terpikir untuk mengatur jabatan wagub. Barulah pada 17 Januari 1957, Pemerintah RI mengeluarkan UU No.1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, namun masih sebatas Wakil Kepala Daerah Istimewa. Bahkan, itu tidak mutlak harus ada.

Setelah dua tahun berlalu isu ini terus bergulir, ketika terbit Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959 tentang Pemeritah Daerah yang menghapuskan sebagian dari UU No.1 Tahun 1957, posisi jabatan wagub mulai dinilai penting. Menurut CST Kansil menjelaskan pada umumnya daerah-daerah Swantantra tidak mempunyai wakil kepala daerah, tetapi untuk beberapa daerah Swantantra tingkat I diadakan jabatan wakil kepala daerah, mengingat pentingnya kedudukan tersebut. Pemerintah dalam hal ini mengeluarkan Penetapan Presiden No.2 Tahun 1960 yang mengatur secara khusus tentang wakil kepala daerah tingkat I, karena hal tersebut tidak diatur dalam Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959. Misalnya dalam hal ini Daerah Tingkat I Istimewa Yogyakarta dibuka celah wagub untuk membantu gubernur dalam menjalankan tugas dan kewajiban dan kewenangan sehari-hari. Setelah itu, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara juga mengangkat seorang wagub.

Apabila merujuk pada masa lalu, UU No.18 Tahun 1965 menjelaskan cara pengisian jabatan wagub melalui “pengusulan” dari Gubernur kepada Presiden dan kepada Mendagri dengan persetujuan DPRD, maka dalam hal ini DPRD hanya sekadar memberikan persetujuan (tanpa melalui pemilihan) kepada calon wagub yang diajukan oleh Gubernur yang selanjutnya akan disampaikan ke tingkat lebih atas.

Dengan berlakunya UU No.8 Tahun 2015, ini menimbulkan konsep perubahan dari UU No.1 Tahun 2015, yang sebelumnya menggunakan konsep langsung ke Presiden melalui Mendagri yang kembali ke konsep politik melalui DPRD, alasannya sudah jelas DPRD tentu memiliki kepentingan yang berbeda atau bahkan dapat mensetting Wakil Gubernur karena tentu DPRD adalah lembaga dengan syarat akan kepentingan muatan politis.

Kini pengisian jabatan wagub merujukan pada UU No.10 Tahun 2016 menjelaskan bahwa dalam hal Gubernur berhalangan atau dipidana, maka Wagub dilakukan pemilihan melalui mekanisme DPRD Provinsi berdasarkan usulan dari partai politik (parpol) atau gabungan parpol pengusung. Parpol atau gabungan parpol pengusung mengusulkan dua orang calon wagub untuk dipilih dalam Rapat Paripurna DPRD. Di sini jelas bahwa yang berhak mengajukan calon adalah parpol atau gabungan parpol pengusung yang memenangkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) lalu. Artinya, dua orang calon wagub yang diusulkan parpol pengusung harus sama dan tidak bisa berbeda-beda.

Pasca-penangkapan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang saat ini masih dalam tahapan penyidikan, maka secara yuridis yang menggantikan beliau adalah wakilnya, yakni Wagub Nova Iriansyah sebagai Plt Gubernur Aceh. Kondisi ini tidak akan lama karena setelah putusan pengadilan (inkracht) jabatan Plt akan didefenitifkan sebagai Gubernur Aceh yang sah.

Lalu, siapa yang akan menjadi pengganti posisi Wagub Aceh yang kosong? Dalam UU No.11 Tahun 2006 secara teknis tidak dijelaskan. Oleh karena itu, sebagai aturan umum yang penulis jelaskan di atas akan menjadi penerang bagi partai pengusung (PNA, Demokrat, PDIP, PKB, dan PDA) yang akan mencari posisi tersebut. Harapannya ialah semoga yang diusulkan nanti, setara pemikirannya dengan Gubernur Irwandi Yusuf. Semoga!

* Muhammad Ridwansyah, M.H., Senior Riset di Wain Advisory Indonesia dan Staf Ahli Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia. Email: muhammadridwansyah188@yahoo.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help