PNM Libatkan Kejari Aceh Tenggara Untuk Penanganan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

bantuan hukum ini ada bentuk nyata yang bisa ditindaklanjuti terhadap persoalan-persoalan nasabah yang menunggak dalam pengembalian pinjaman

PNM Libatkan Kejari Aceh Tenggara Untuk Penanganan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara
SERAMBI NEWS.COM/ASNAWI LUWI
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tenggara untuk penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara di Kantor Kejari Agara, Kamis (12/7/2018). Penandatangan MoU ini oleh Kepala Pimpinan Cabang Sidikalang PT PNM Persero, Arfan dan Kajari Agara, Fithrah. 

Laporan Asnawi Luwi | Aceh Tenggara

SERAMBINEWS.COM, KUTACANE - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero melakukan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tenggara untuk penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara di Kantor Kejari Agara, Kamis (12/7/2018).

Penandatangan MoU ini oleh Kepala Pimpinan Cabang PT PNM Persero, Arfan dan Kajari Agara, Fithrah SH.

Baca: Dana Desa 2018 Cair, Bupati Aceh Tenggara Raidin Pinim Ingatkan Penghulu Kute

Pimpinan Cabang PT PNM Persero, Arfan, mengatakan, mereka sangat memerlukan bantuan hukum dan koordinasi hukum dengan pihak Kejari Agara dan sebelumnya, merekapun telah MoU dengan Kejari Aceh.

Mereka berharap bantuan hukum ini ada bentuk nyata yang bisa ditindaklanjuti terhadap persoalan-persoalan nasabah yang menunggak dalam pengembalian pinjaman permodalan dari PT PNM Persero untuk usaha ekonomi kerakyatan.

Baca: HUT Ke-72 Bhayangkara Berlangsung Meriah di Aceh Tenggara

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tenggara, Fithrah SH, mengatakan, pihak PT PNM telah memberikan kepercayaan kepada Kejari Agara untuk memberikan bantuan hukum.

Hal ini apabila perusahaan milik Negara berurusan dengan hukum untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bidang perdata maupun tata usaha negara. "Kita juga membuka pintu bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum perdata dan tata usaha negara," ujarnya.(*)

Penulis: Asnawi Luwi
Editor: Hadi Al Sumaterani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help