BPK Diminta Audit RS Cut Nyak Dhien

Tim Pansus X DPRA merekomendasikan kepada Pemerintah Aceh untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI

BPK Diminta Audit RS Cut Nyak Dhien
NOVA IRIANSYAH

* Diindikasi Ada Kerugian Keuangan Daerah

BANDA ACEH - Tim Pansus X DPRA merekomendasikan kepada Pemerintah Aceh untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengaudit secara menyeluruh pelaksanaan pembangunan Gedung Rumah Sakit (RS) Regional Cut Nyak Dhien, Meulaboh, Aceh Barat.

Demikian kesimpulan laporan hasil Tim Pansus X DPRA yang dibacakan ketua tim itu, Tgk Abdullah Saleh kepada Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, dalam sidang lanjutan Paripurna Istimewa DPRA beragenda pembacaaan hasil Pansus Dewan terhadap pelaksanaan proyek APBA 2017, di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh, Kamis (12/7). “Dalam pelaksanaan pembangunan gedung itu tahun 2017 senilai Rp 27,8 miliar, Pansus mengindikasikan ada dugaan kerugian keuangan daerah,” ungkap Abdullah Saleh.

Menurutnya, audit menyeluruh oleh BPK RI perlu dilakukan mulai dari usulan lokasi pembangunan, perencanaan dan pengawasan pembangunan, hingga penataan tata ruangnya, apakah sudah memenuhi aspek rumah sakit regional yang benar, sehat, aman dan nyaman. Pasalnya, kata Abdullah Saleh, amatan mereka, lokasi RS tersebut di lahan gambut dan bekas lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gampong Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, sehingga mereka menilai lokasi itu kurang cocok.

“Untuk menimbunnya butuh dana besar, anggaran pembangunannya nanti lebih banyak terkuras untuk penimbunan komplek Rumah Sakit, sehingga proyek tersebut jadi tidak efisien. Pembangunan tempat parkir antara slop bawah dengan slop atas juga tergolong rendah, hanya berjarak sekitar 1,7 meter, padahal minimal 3 meter. Selain itu, anggaran yang dialokasikan Rp 27,8 miliar, sebagian direncanakan untuk penimbunan pondasi gedung, juga belum dilakukan saat Pansus X meninjau lokasi bulan lalu,” kata Abdullah Saleh

Menurutnya, Pansus X DPRA menilai kurang bagus hasil pembangunan kontruksi gedung sekarang ini. “Kalau hasil auditnya menyatakan lokasi pembangunan masih ideal dan cocok, maka pekerjaannya dilanjutkan dengan cara mengubah desain gedung yang dinilai akan tidak maksimal fungsinya, seperti bangunan ruang parkir lantai bawahnya yang terlalu rendah,” ujar Abdullah Saleh.

Pada kesempatan yang sama, Abdullah Saleh, juga mengungkapkan masih ada beberapa paket proyek APBA 2017 lainnya juga belum memuaskan, seperti pembangunan Embung Alue, Meuraxa, Kecamatan Teunom, Aceh Jaya. Anggarannya mencapai Rp 9,012 miliar. Tapi hasilnya, antara lain pemasangan tiang beton dengan topinya tidak tersambung, sehingga

Dinas Pengairan Aceh juga perlu mengevaluasi atau audit menyeluruh. Begitu juga dengan proyek pengendalian banjir dan pengamanan tebing Sungai Krueng Teunom Gampong Pulo Tinggi/Pasi Geulima Kecamatan Pasi Raya Kabupaten Aceh Jaya. 

Seusai sidang ini, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah yang dikonfiirmasi Serambi, mengatakan eksekutif sepakat dengan usulan tersebut. Namun, menurutnya sebelum meminta audit BPK, pihaknya terlebih akan turunkan tim teknis dari Inspektorat Aceh dan Dinas Perkim untuk menilai, apakah bangunan sudah benar atau tidak.

Nova menyatakan tak sepakat jika dalam pembangunan selalu menyalahkan konsultan perencana, pengawas serta rekanan pelaksana, sementara kewajiban pemerintah untuk melakukan pembinaan, antara lain peningkatan SDM rekanan selama ini belum maksimal dilakukan, seperti yang sudah dilakukan tahun lalu mengalokasi Rp 1 miliar untuk pembinaan dan peningkatan skil ketehnisan rekanan dan tahun ini mencapai Rp 5 miliar.

“Setelah kita melakukan pembinaan peningkatan skil, hasil pekerjaannya juga belum berubah baik, baru diberikan sanksi hukum, apakah sanksi perdata berupa mengembalikan uang atas kerugian keuangan daerah, maupun hukuman pidana kurungan dan denda setelah vonis hakim,” ujar Nova Iriansyah. (her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help