LSM Serahkan 100 Ribu Petisi ke PT Banda Aceh

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri atas Yayasan HAkA, Rumoh Transparansi, FORA, Change.org Indonesia, GeRAM

LSM Serahkan 100 Ribu Petisi ke PT Banda Aceh
SERAMBI/DEDI ISKANDAR
Mahasiswa yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Peduli Lingkungan (KAM-PL) yang terdiri dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Aceh Barat (Ipelmabar), BEM Unaya, BEM STIK, serta KAM-K, Kamis (11/7) pagi menggelar teatrikal ketika melakukan aksi unjukrasa ke Gedung Pengadilan Negeri Meulaboh, Aceh Barat, guna menuntut pencabutan HGU PT Kallista Alam yang dinilai telah merusak lingkungan dan melakukan pembakaran lahan di areal Rawa Tripa yang menjadi lokasi Kawasan Ekossitem Leuser (KEL). 

* Bentuk Dukungan Eksekusi Perusahaan Pembakar Lahan

BANDA ACEH - Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri atas Yayasan HAkA, Rumoh Transparansi, FORA, Change.org Indonesia, GeRAM, dan Perhimpunan Pengacara Lingkungan Hidup menyerahkan 100 ribu lebih petisi Change.org/HukumPembakarLahan yang dikumpulkan tiga bulan lalu ke Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh Aceh, Kamis (12/7).

Pemberian petisi itu sebagai bentuk dukungan masyarakat agar dieksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menghukum PT Kallista Alam, perusahaan yang membakar 1.000 hektare lahan rawa gambut di Tripa, Nagan Raya. MA menghukum perusahaan itu membayar denda Rp 366 miliar dan berkewajiban memulihkan lahan yang rusak akibat di bakar.

Penyerahan petisi itu dilakukan Sekretaris Yayasan HAkA, Badrul Irfan dan diterima oleh pegawai PT. Petisi ini digalang setelah putusan MA pada 2014 dianulir oleh putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh pada 12 April 2018. “Petisi ini bentuk kepedulian dan kekecewaan publik terhadap putusan PN Meulaboh yang menyatakan putusan MA tidak bisa dieksekusi,” katanya.

Badrul mengatakan, setelah keluarnya putusan PN Meulaboh, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku penggugat akan mengajukan banding ke PT Banda Aceh. Badrul berharap, petisi itu bisa menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan, di mana banyak masyarakat menginginkan putusan MA dieksekusi.

Rumoh Transparansi juga sudah melaporkan kasus itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu 2 mei lalu. “Kami mencium ada penyelewengan pada kasus ini yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 366 miliar. Hal ini kami anggap sebagai salah satu upaya penyalahgunaan wewenang oleh PN Meulaboh,” kata Direktur Rumoh Transparansi, Crisna Akbar.

Humas PT Banda Aceh, Maratua Rambe SH MH mengatakan bahwa saat ini pihaknya belum menerima memori banding dari penggugat dan masih menunggu. Begitupun dengan petisi itu, pihaknya juga akan menyerahkan ke Ketua PT untuk dipejalari. “Kitakan belum pelajari, belum lihat apa isinya, nanti kita serahkan ke pimpinan,” katanya. (mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help