Kalak BPBA Sarankan Regulasi Relawan PB Dibuat Kemendagri

Rapat koordinasi lintas organisasi relawan penanggulangan bencana (PB) di BPBA yang difasilitasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat

Kalak BPBA Sarankan Regulasi Relawan PB Dibuat Kemendagri
KALAK BPBA, T Ahmad Dadek didampingi Kasubdit Peran Organisasi Relawan BNPB, Wartono (baju batik) dan Ketua Forum PRB Aceh, Nasir Nurdin (kanan) memberikan masukan pada sosialisasi persiapan regulasi relawan oleh BNPB di Aula BPBA di Banda Aceh, Jumat (13/7). FOTO IST 

BANDA ACEH - Rapat koordinasi lintas organisasi relawan penanggulangan bencana (PB) di BPBA yang difasilitasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB mencuatkan sejumlah isu strategis untuk ditindaklanjuti. Salah satunya adalah saran dari Kalak BPBA, T Ahmad Dadek agar regulasi relawan PB dibuat oleh Kemendagri.

“Menurut saya, regulasi relawan sebaiknya dibuat oleh Kemendagri agar kemudian lebih mudah dipedomani oleh pemerintah daerah dan lebih mudah dalam penganggarannya dalam mendukung kegiatan relawan. Juga lebih mudah dimasukkan dalam DPA kami,” kata Dadek di hadapan Kasubdit Peran Organisasi Relawan Masyarakat Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Wartono dan peserta rapat koordinasi.

Menanggapi rencana BNPB membuat aplikasi databaserelawan, Dadek menyambut positif gagasan tersebut karena selain bisa dilakukan pendaftaran secara mandiri, juga bisa melihat database relawan yang tersertifikasi.

“Relawan yang tersertifikasi selain dikeluarkan sertifikat juga harus dibuatkan kartu sebagai tanda pengenal relawan tersertifikasi,” kata mantan Kepala Bappeda Aceh Barat tersebut.

Dadek juga berpesan agar organisasi relawan berdiri sendiri, tidak dijadikan forum untuk kepentingan politik. “Saya berharap nantinya organisasi relawan ini tidak dipolitisasi,” tandas Dadek yang juga mantan Kalak BPBD Aceh Barat dan camat Johan Pahlawan, Meulaboh.

Sinergi dengan Forum PRB
Kasubdit Peran Organisasi Relawan Masyarakat Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Wartono mengatakan, rapat koordinasi yang dilaksanakan di BPBA, kemarin bertujuan untuk menyerap masukan dari relawan PB. “Kita (BNPB) sedang mempersiapkan regulasi mengenai relawan sehingga forum ini bisa menjadi media sosialisasi sekaligus menyerap masukan dari relawan pelaku kebencanaan,” kata Wartono.

Menurut Wartono, untuk menghindari berbagai persoalan di lapangan, makanya database relawan sangat dibutuhkan agar peran di lapangan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

“Nanti juga kita akan bentuk Desk relawan, konsepnya adalah kumpulan perwakilan organisasi relawan yang ada di provinsi bersinergi dengan Forum PRB Provinsi yang dikoordinasikan oleh BPBA,” demikian Wartono.

Rapat koordinasi sekaligus sosialisasi pra-regulasi relawan oleh BNPB di BPBA, kemarin diikuti 30 peserta dari Forum PRB Aceh, PMI Aceh, Tagana Aceh, Kokam SAR PWPM Aceh, ACT Aceh, ORARI Aceh, RAPI Aceh, Pramuka Aceh, Yayasan Natural Aceh, dan IOF Aceh.(nas)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved