KPU Surati Mendagri untuk Lantik Anggota KIP Aceh

Polemik tentang pelantikan anggota Komisi Pemilihan Independen (KIP) Aceh periode 2018-2023 yang selama ini bagai tidak ada ujungnya

KPU Surati Mendagri untuk Lantik Anggota KIP Aceh
IST
Ilham Saputra 

BANDA ACEH - Polemik tentang pelantikan anggota Komisi Pemilihan Independen (KIP) Aceh periode 2018-2023 yang selama ini bagai tidak ada ujungnya, akan segera berakhir. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumulo untuk meminta Mendagri melantik anggota KIP Aceh terpilih.

Permohonan itu disampaikan karena Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf sebelum terjerat kasus dugaan suap menerima Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018 dari Bupati Bener Meriah, menolak untuk melantik. “Kita sudah kirimkan surat (ke Mendagri) pada Kamis kemarin,” kata anggota KPU RI, Ilham Saputra SSos kepada Serambi, Jumat (13/7).

Dia jelaskan, KPU terus melakukan koordinasi dengan Mendagri agar pelantikan itu disegerakan.

Menurut Ilham, Mendagri mengaku siap melantik anggota KIP Aceh. “Pada pertemuan KPU dengan Presiden di Istana Negara dua hari lalu, Mendagri (mengaku) siap melantik KIP Aceh,” kata Ilham.

Sebelumnya, Komisi I DPRA telah menyeleksi dan merekrut anggota KIP Aceh periode 2018-2023. Dalam proses seleksi, tidak ada hambatan hingga keluarnya pengumuman akhir. Mereka yang terpilih adalah Samsul Bahri, Munawarsyah, Akmal Abzal, Ranisah, Tharmizi, Muhammad, dan Agusni AH.

Mereka menggantikan anggota KIP Aceh yang lama, yaitu Ridwan Hadi, Basri M Sabi, Hendra Fauzi, Junaidi, Fauziah Intan, Robby Syah Putra, dan Muhammad karena masa jabatannya sudah berakhir pada 25 Mei 2018. Bahkan, KPU RI juga langsung mengeluarkan SK untuk anggota KIP terpilih.

Polemik baru mencuat ketika Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf tidak mau melantik anggota KIP hasil rekrutmen DPRA. Irwandi berpendapat pelantikan itu tidak bisa dilaksanakan karena berbenturan dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh yang hingga kini belum dicabut.

Pada Pasal 58 ayat 1 qanun itu disebutkan: Dalam hal masa kerja KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota berakhir,sedangkan tahapan pemilu atau pemilihan sedang berjalan, maka masa jabatannya diperpanjang sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan pemilu atau pemilihan. Pasal itu menjadi dasar Gubernur Irwandi tidak melantik sebelum DPRA merevisinya.

Di sisi lain, DPRA menilai qanun ini tidak relevan lagi digunakan dan berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Harusnya, anggota KIP yang baru sudah dilantik pada 24 Mei 2018. Karena polemik itu, akhirnya KPU RI mengambil alih KIP Aceh untuk mengisi kekosongan sampai dilantiknya anggota KIP Aceh yang baru.

Kini, persoalan KIP segera berakhir setelah Mendagri memberi sinyal akan melantik, meskipun kewenangan melantik berdasarkan UUPA milik Gubernur Aceh. Tapi, Gubernur Irwandi saat ini sedang menghadapi proses hukum ditetapkan tersangka oleh KPK karena dalam kasus dugaan menerima suap DOKA 2018.

Anggota Komisi I DPRA, Iskandar Usman Al Farlaky menyambut baik respons cepat dari KPU dan Mendagri. Dia menyampaikan, pelantikan ini perlu segera dilakukan mengingat saat ini sedang berjalan tahapan pemilu. “Kita berharap Mendagri bisa melantik anggota KIP Aceh yang baru dalam minggu ini,” katanya.

Ketua Fraksi PA DPRA ini juga mengingatkan anggota KIP Aceh bahwa ada dua agenda besar akan dihadapi ke depan, yaitu Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden pada tahun 2019.

Dia berharap, anggota KIP selaku penyelenggara tetap netral dan independen dalam menjalankan tanggung jawab, sehingga melahirkan Pemilu yang bersih dan damai di Aceh.(mas)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help